DPR Bentuk Panitia Kerja Kasus Abraham Samad, Ini Tugas Mereka

Reporter

Selasa, 17 Februari 2015 15:35 WIB

Ketua KPK, Abraham Samad, tunjukkan foto hasil investigasi forensik didampingi Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, 2 Februari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan membentuk panitia kerja untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Ketua Komisi Hukum Aziz Syamsuddin mengatakan panitia kerja bakal dipimpin Trimedya Panjaitan, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menjabat Wakil Ketua Komisi Hukum.

“Semoga dalam masa sidang selanjutnya bisa segera bekerja,” kata politikus Partai Golkar itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 16 Februari 2015. Menurut Aziz, panitia akan bekerja menyelidiki keterangan saksi-saksi kasus Samad yang sudah hadir dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi Hukum. “Hasil akhir panitia ini jadi rekomendasi untuk mitra kerja kami,” ucapnya.

Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengaku bertemu dengan Samad sebanyak enam kali sebelum pemilihan presiden tahun lalu. Pertemuan dimulai pada awal 2014 untuk membahas keinginan Samad menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden dari PDIP, Joko Widodo. Samad sudah membantah adanya pertemuan tersebut.

Senin lalu, Komisi Hukum mengundang Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Menteri Dalam Negeri yang juga bekas Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo. Andi diundang dalam kapasitasnya sebagai bekas Ketua Tim Sebelas bentukan PDIP yang bertugas menyaring calon wakil presiden.

Tjahjo mengakui pernah bertemu dengan Samad satu kali dalam pertemuan informal di Apartemen Capital pada April 2014. “Sama sekali tidak membahas pencalonan presiden atau wakil presiden,” kata Tjahjo. Sedangkan Andi mengaku bertemu sekali dengan keluarga Samad di rumah kontrakan di Pulomas, Jakarta Timur, untuk melengkapi data latar belakang bos KPK itu.

INDRI MAULIDAR







Berita terkait

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

17 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

5 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya