Model dari Aliansi Save Indonesia, membawa foto Abraham Samad, ketika aksi damai di depan gedung KPK, Jakarta, 30 Januari 2015. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, menyangsikan penetapan tersangka Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad oleh Polri melalui proses hukum yang obyektif. Dia mensinyalir proses hukum Samad oleh Polri itu tidak adil.
"Ada kesan penegak hukum saling balas dendam," kata Donal saat dihubungi, Selasa, 17 Februari 2015. Dia mencontohkan, ada pelapor pimpinan KPK yang hanya bermodal kliping dari beberapa media massa. Namun laporan tersebut justru ditindaklanjuti Polri.
Samad merupakan pimpinan KPK kedua yang menyandang status tersangka. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto lebih dulu dijadikan tersangka karena diduga mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010. Penetapan Bambang sebagai tersangka sepuluh hari setelah KPK mengumumkan calon Kapolri tunggal pilihan Presiden Joko Widodo, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Menurut Donal, penetapan tersangka dua pimpinan lembaga antirasuah itu merupakan pukulan telak bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. "Apalagi Jokowi juga tak bersikap atas kisruh KPK-Polri selama sebulan belakangan ini," ujarnya.
Samad sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 9 Februari 2015. Status baru Samad tersebut berdasarkan hasil gelar perkara Polda Sulawesi Selatan dan Barat, menindaklanjuti gelar perkara di Markas Besar Polri pada 5 Februari 2015.
Dalam kasus itu, Polda Sulawesi Selatan dan Barat juga menetapkan Feriyani Lim sebagai tersangka. Polda pun telah memeriksa sekitar 20 saksi.
