Sejumlah anak yang bernaung dibawah Urban Poor Consorsium dan Jaringan Rakyat Miskin Kota berunjuk rasa dengan membawa sapu di KPK, Jakarta, (20/11). Mereka mendukung KPK untuk membersihkan indonesia dan menyapu koruptor. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan memutus hasil sidang praperadilan gugatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan pada Senin besok. Menyambut ini, koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas berbagai kalangan mengadakan aksi Sapu Koruptor secara nasional di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, besok.
"Untuk persiapan, kami sudah menggelar kampanye dan pemanasan Sapu Koruptor di titik-titik Car Free Day pagi tadi," kata Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Julius Ibrani saat dihubungi Tempo, Ahad, 15 Februari 2015.
Pemanasan itu dilakukan dengan cara bersih-bersih di CFD. Setiap peserta membawa sapu lidi atau sapu ijuk sebagai simbol pemberantasan koruptor. Tiap sapu ditempelkan gambar sapu dan tikus yang berada di lingkaran merah. Selain itu, mereka membagikan undangan pergerakan masif kepada masyarakat yang berada di kawasan CFD. "Sebagai ajang kampanye, bersih-bersih, sekaligus olahraga," katanya.
Persiapan aksi ini tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi juga di semua kota besar di Indonesia. Aksi ini, misalnya, juga dilakukan di Bandung, Surabaya, Semarang, Makassar, Padang, Manado, Medan, dan Jayapura.
Kegiatan ini juga berupa penggalangan tanda tangan petisi tolak koruptor terkait dengan kasus Budi Gunawan. Mereka berharap pengadilan menolak gugatan praperadilan Budi. "Kami ingin Presiden Jokowi tidak melantik koruptor," kata Julius Ibrani.
Budi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi oleh KPK. Penetapan ini terjadi setelah Presiden Joko Widodo mencalonkannya sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Mayoritas fraksi DPR menyetujuinya kecuali Fraksi Demokrat yang meminta pembatalan pelantikan.
