TEMPO.CO, Semarang - Pengurus Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah menyatakan kekecewaannya atas keputusan penghapusan tahapan uji publik untuk para bakal calon kepala daerah yang ikut dalam kompetisi pemilihan kepala daerah.
Keputusan penghapusan tahapan uji publik itu berdasarkan pembahasan yang dilakukan Panitia Kerja Revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada antara DPR dan Pemerintah.
"Uji publik itu seharusnya dilakukan agar masyarakat bisa dengan leluasa mendapatkan informasi yang lengkap tentang jejak rekam seorang kandidat kepala daerah," kata anggota Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo, kepada Tempo di Semarang, Ahad, 15 Februari 2015.
Menurut Teguh, uji publik akan bisa memperbaiki kualitas hasil kepala daerah. Sebab, dengan uji publik itu, masyarakat bisa mengetahui jejak rekam hingga kualitas seorang bakal calon yang akan ikut memperebutkan posisi kepala daerah.
Teguh mengakui selama ini sudah ada beberapa partai politik yang melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala daerah yang akan diusung. Namun, kata Teguh, biasanya penjaringan dan penyaringan bakal calon tersebut bersifat tertutup karena diberlakukan partai politik.
Akibatnya, masyarakat tidak tahu mengenai fair-tidaknya penjaringan dan penyaringan itu. Partai politik memiliki kebebasan dalam memutuskan bakal calon mana yang akan diberi rekomendasi.
KPU sebagai penerima pendaftaran calon kepala daerah biasanya hanya bisa menerima bukti penjaringan berupa berita acara. Teguh menyatakan usulan KPU yang akan mengadakan tahapan uji publik dalam penjaringan seorang calon kepala daerah perlu diapresiasi.
Pelibatan pemilih sejak awal tahapan pilkada sangat penting. Teguh menyatakan, jika uji publik itu dilaksanakan oleh partai politik, Bawaslu tidak bisa ikut mengawasi. "Tapi, jika uji publik itu masuk dalam tahapan di KPU, bisa diawasi agar transparan," kata Teguh. Untuk itu, Bawaslu Jawa Tengah mendesak agar tahapan uji publik bakal calon kepala daerah tetap diadakan.
Sebelumnya, anggota Panja Revisi UU Pilkada DPR, Arwani Thomafi, menyatakan sudah ada beberapa kesepakatan antara DPR dan pemerintah dalam pembahasan Panitia Kerja Revisi UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Salah satu yang disepakati adalah tahapan uji publik dihapus karena durasinya cukup lama, yaitu sekitar enam bulan, sehingga dikhawatirkan membuat proses pilkada menjadi lama.
ROFIUDDIN
Berita terkait
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu
3 jam lalu
PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.
Baca SelengkapnyaKPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN
4 jam lalu
PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.
Baca SelengkapnyaDPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?
1 hari lalu
Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
1 hari lalu
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca SelengkapnyaKASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya
2 hari lalu
KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaMK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR
3 hari lalu
MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.
Baca SelengkapnyaNamanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo
4 hari lalu
Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.
Baca SelengkapnyaKilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI
4 hari lalu
Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaDissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu
4 hari lalu
Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.
Baca SelengkapnyaKata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024
6 hari lalu
MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.
Baca Selengkapnya