TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman, Budi Santoso, mengaku setuju dengan ide pelibatan lembaganya untuk mencari calon kepala Polri pengganti Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

"Sebenarnya kalau kami dilibatkan itu akan lebih baik," kata Budi ketika dihubungi Tempo, Kamis, 12 Februari 2015.

Sayangnya Ombudsman tidak mempunyai wewenang untuk ikut mencari calon Kapolri. Menurut Budi, tidak etis jika Ombudsman menawarkan diri begitu saja. "Nanti dikiranya kami punya niat tertentu ikut cari calon Kapolri."

Budi mengatakan sampai saat ini Ombudsman mempunyai hubungan kerja sama yang baik dengan Polri. Ombudsman sering memberikan data tentang keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan Polri.

Menurut Budi, Polri masuk dalam daftar lima besar lembaga dan instansi yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. "Jadi urutan dari ranking 1-5 adalah: pemerintah kabupaten/kota, Polri, kementerian-kementerian, badan pertanahan, dan BUMN-BUMD," kata Budi.

Sebelumnya, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Haris Azhar meminta pemerintah menggandeng Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman, dan perhimpunan advokat untuk mencari calon Kapolri baru.

Haris beranggapan dengan dilibatkan ketiga lembaga tersebut akan didapatkan calon Kapolri yang bebas dari dugaan pelanggaran hak asasi, punya komitmen beri layanan terbaik, dan adil mengusut perkara hukum.

Komisi Kepolisian Nasional pada Selasa lalu menyerahkan enam nama pengganti calon Kapolri Budi Gunawan. Mereka adalah Komjen Suhardi Alius, Komjen Anang Iskandar, Komjen Budi Waseso, Komjen Dwi Prayitno, Komjen Putut Bayu Seno, dan Komjen Badrodin Haiti.

INDRA WIJAYA