TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah tetap akan menunda pengucuran bantuan keuangan kepada partai politik yang mengalami konflik internal sehingga memunculkan kepengurusan ganda. Bantuan keuangan tersebut akan ditahan di Departemen Dalam Negeri. Namun, menurut Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, jika diperlukan uang tersebut akan dititipkan ke pengadilan, sampai ada keputusan berkekuatan hukum tetap. Yusril mencontohkan saat ia menjabat Menteri Hukum masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Saat itu terjadi konflik internal di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sehingga menimbulkan kepengurusan ganda, yakni kubu Alwi Shihab dan kubu Matori Abdul Djalil. Saat itu, bantuan keuangan kepada partai tersebut ditahan di Departemen Dalam Negeri. Dan saya bilang kepada Pak Hari Sabarno (Mendagri saat itu-red), agar uangnya dititipkan ke pengadilan, dan akan diberikan setelah ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, ujar Yusril saat dihubungi Tempo, Kamis (21/7). Ia menambahkan, masalah bantuan keuangan kepada parpol ini bukanlah inisiatif pemerintah saja, tapi juga amanat UU Nomor 31/tahun 2002 tentang Partai Politik. Karena itu, jika ada partai yang menolak soal bantuan keuangan yang telah ditetapkan melalui PP Nomor 29/tahun 2005 itu, ia mempertanyakan konsistensinya. Kalau sekarang ada yang menolak, saya tidak mengerti, katanya. Dimas Adityo