TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Tim 9, tim yang dibentuk Presiden Joko Widodo untuk membantu mengatasi konflik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian RI, Ahmad Syafii Maarif, mengatakan Presiden Joko Widodo berjanji akan melawan tekanan para ketua umum partai pendukungnya dalam kaitan dengan keputusan pembatalan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI.

Menurut Syafii, pada Selasa, 3 Februari 2015, setelah menerima para ketua umum partai pendukungnya di Istana Merdeka, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Jokowi langsung menelepon dia. Saat itu Syafii melontarkan pertanyaan ihwal pertemuan tersebut. "Pak Presiden, gimana, sudah mencair?" kata Syafii di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kepada Tempo, Rabu, 4 Februari 2015, menirukan pertanyaannya kepada Jokowi ketika itu.

Lalu, menurut Syafii, Jokowi menjawab pertanyaannya. “Cair apanya? Ini malah kacau. Tapi saya tidak akan melantik BG (Budi Gunawan),” kata Jokowi seperti ditirukan Syafii. Jokowi, kata Syafii, mengungkapkan bahwa alasan utama Presiden membatalkan pelantikan Budi Gunawan adalah menjaga moralitas publik. Presiden akan mengumumkan pembatalan pelantikan Budi pada waktu yang tepat.

Syafii mengaku saat itu dia menyarankan Jokowi sesegera mungkin mengumumkan pembatalan itu. Tokoh Muhammadiyah ini hakulyakin para pendukung Budi di lingkaran dalam Istana dan partai pendukung akan terus menekan Jokowi agar mengubah keputusan. "Kalau terlalu lama, bisa masuk angin nanti," kata Syafii.

Minus Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, yang diwakili Sekretaris Jenderal Patrice Rio Capella, pimpinan partai pemerintah yang mendatangi Jokowi di Istana Merdeka adalah Megawati; Sutiyoso, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; Wiranto, Ketua Umum Partai Hanura; Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa; dan Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.

Menurut Sutiyoso, saat itu mereka meminta Jokowi tidak mengambil keputusan ihwal nasib pencalonan Budi Gunawan sebelum terbitnya putusan sidang gugatan praperadilan Budi atas penetapannya sebagai tersangka oleh KPK. “Bila gugatan praperadilan Budi dikabulkan, Presiden bisa langsung melantik. Bila ditolak dan Budi tidak dilantik, kami ikhlas,” kata Sutiyoso, kemarin.

Sebelumnya, kata Sutiyoso, tawaran itu sudah digodok dalam pertemuan dua jam yang dihadiri para ketua umum partai pendukung Jokowi di kediaman Mega di Teuku Umar, Jakarta. Hal senada disampaikan Patrice Rio Capella. "Kalau enggak disetujui hakim, ya, enggak dilantik. Tapi, kalau disetujui, ada peluang untuk Budi.”

Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan Jokowi sudah menghitung risiko politik yang harus dihadapi atas keputusan yang diambil terhadap Budi Gunawan. Tapi, menurut Andi, Budi sebaiknya mengundurkan diri. “Itu opsi ideal,” katanya.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, meminta Jokowi menggunakan hak prerogatifnya ketimbang mendengarkan masukan partai pendukungnya. “Kuncinya, harus taat kepada konstitusi dan rakyat, meski partai terus menekan," ujarnya.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM | REZA ADITYA | LINDA TRIANITA | TIKA PRIMANDARI | INDRI MAULIDAR | ANANDA TERESIA | ANTON APRIANTO | BC