Teror Hukuman Mati, Ini Cara Jokowi Ngeles

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Rabu, 4 Februari 2015 13:16 WIB

Presiden RI, Joko Widodo menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Kerja Pimpinan Kementerian Luar Negeri di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Jakarta, 2 Februari 2015. Raker ini dihadiri 132 kepala perwakilan, konsulat jenderal Indonesia di luar negeri. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan ketika eksekusi mati terhadap enam terpidana narkoba dilaksanakan dia mendapat tekanan dari berbagai pihak. "Waktu eksekusi mati diputuskan, saya mendapat tekanan dari kanan-kiri," ujarnya dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Gerakan Nasional Penanganan Ancaman Narkoba di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Februari 2015.

Enam terpidana mati telah dieksekusi di Nusakambangan dan Boyolali, Jawa Tengah, Ahad, 18 Januari 2015. Eksekusi di Pulau Nusakambangan, Cilacap, pada pukul 00.30 WIB dan dinyatakan meninggal dunia pada 00.40 WIB. Satu terpidana dieksekusi di Boyolali pada pukul 00.45 WIB dan dinyatakan meninggal pada 01.20 WIB.

Mereka yang menjalani hukuman mati adalah terpidana kasus-kasus narkoba. Kelimanya adalah Marco Archer Cardoso Mareira (warga negara Brasil), Daniel Enemua (Nigeria), Ang Kim Soe (Belanda), Namaona Dennis (Malawi), dan Rani Andriani atau Melisa Aprilia (Indonesia). Tran Thi Hanh, warga negara Vietnam, menjalani hukuman mati di Boyolali.

Menurut Jokowi, salah satu tekanan itu berasal dari para kepala negara dan perdana menteri yang berupaya untuk memintanya agar hukuman mati tak jadi dilaksanakan terhadap warga negara mereka. "Mereka, kepala negara dan perdana menteri, menelepon saya, dan saya menjawab setiap hari ada 50 orang meninggal karena narkoba dan itu belum termasuk yang direhabilitasi," tuturnya

Dalam acara rakornas tersebut turut hadir Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly, Jaksa Agung M. Prasetyo, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.

Jokowi menjelaskan saat ini sebanyak 70 persen terpidana yang mendekam di lembaga pemasyarakatan disebabkan karena kasus narkoba. "Penjara penuh karena masalah ini, narkoba," kata Jokowi. Ia menjelaskan jika pemerintah tidak segera bersikap tegas ihwal peredaran narkoba dan penanganannya, maka akan banyak generasi muda yang menjadi pecandu narkoba.

Jokowi juga menegaskan, pemerintah tidak bakal memberikan pengampunan pada pengedar narkoba. "Yang sudah diputuskan hukuman matinya dan kemudian mengajukan grasi pada saya, maka tak akan ada pengampunan," ujarnya. "Ini yang harus kita sikapi secara serius. Jangan ada toleransi untuk masalah ini," ujarnya.

GANGSAR PARIKESIT

Berita terkait

Altaf Pembunuh Mahasiswa UI Divonis Penjara Seumur Hidup, Jaksa Ajukan Banding

52 menit lalu

Altaf Pembunuh Mahasiswa UI Divonis Penjara Seumur Hidup, Jaksa Ajukan Banding

JPU akan banding setelah majelis hakim menjatuhkan vonis seumur hidup terhadap Altaf terdakwa pembunuhan mahasiswa UI Muhammad Naufal Zidan.

Baca Selengkapnya

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

3 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

3 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

5 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

6 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

7 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

7 jam lalu

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?

Baca Selengkapnya

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

7 jam lalu

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

8 jam lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

8 jam lalu

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.

Baca Selengkapnya