TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi, dalam wawancara khusus dengan majalah Tempo, mengungkapkan kinerja kabinetnya. Dengan rambut belah samping dan sedikit berantakan, Jokowi mengambil tempat duduk di ujung meja di salah satu ruangan Istana Merdeka, Jakarta.
Dia melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak disukai: berbicara tentang kisruh pengangkatan Kapolri, tekanan partai, dan Megawati Soekarnoputri. Meski tidak terdengar marah, dalam wawancara satu jam itu, ia menyuarakan ketidaksabarannya atas situasi kisruh yang dihadapinya. "Ini persoalan yang mudah, tapi menjadi sulit," ujarnya.
Berikut ini kutipan wawancara yang berlangsung Jumat, 30 Januari 2015.
Anda puas dengan kinerja 34 menteri dalam kabinet?
Seperti dalam barisan, ada yang sudah bergerak cepat di depan, tapi ada yang kelihatan masih di tengah. Juga, ada yang masih di belakang. Kalau memang (pekerjaannya) betul-betul sulit, ya, mau bagaimana lagi?
Dalam barisan itu, Kementerian apa yang tertinggal?
Baru dinilai, kok, disuruh sebut. Saya kira Anda sudah tahulah. Saya kira menteri-menteri saya juga sudah tahu, mana yang harus dipacu untuk bergerak lebih cepat, kan, kelihatan.
Berapa lama Anda kasih target konsolidasi organisasi ini selesai? Satu tahun?
Ndak… ndak… ndak..., kelamaan. Saya, kan, hanya diberi waktu lima tahun. Harus cepat, lho.
Kalau kurang dari satu tahun, berarti berapa lama?
Bisa saja 4-6 bulan.
Kriteria menteri yang Anda harapkan bagaimana?
Kita perlu menteri yang berani memutuskan, merombak, dan melakukan terobosan.
Bagaimana dengan pernyataan kontroversial dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, yang menyebut rakyat tak jelas? Apakah ini contoh menteri yang tidak Anda inginkan?
Begini. Bukan masalah gaya saya atau cara saya, ya, tapi kan kita ingin kerja cepat. Kemudian sistemnya mendukung, itu yang kadang-kadang harus dibenahi.
Anda yakin 34 menteri ini adalah pilihan yang terbaik?
Saat itu iya.
Kami dengar hanya 40 persen dari jumlah menteri yang sesuai dengan keinginan Anda pada saat itu? Selebihnya adalah keinginan partai.
Siapa yang bilang? Saya mau tanya, yang dari partai itu berapa? Kok, malah dibalik-balik.
Menteri dari partai kabarnya tidak perform, ya?
Enggak, menteri dari partai banyak juga yang baik. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo itu bagus.
Kalau Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani?
Pak Tjahjo Kumolo bagus (tertawa).
TIM TEMPO | SUNUDYANTORO
Berita terkait
Pasokan Pupuk Subsidi Ditambah, Mentan Dorong Petani Memanfaatkan
2 jam lalu
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta petani manfaatkan alokasi pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaApa Itu Presidential Club yang Diusulkan Prabowo?
6 jam lalu
Presidential Club berisi para eks presiden Indonesia yang akan saling berdiskusi dan bertukar pikiran untuk menjaga silaturahmi dan menjadi teladan.
Baca SelengkapnyaMicrosoft Investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, Bagaimana dengan di Indonesia?
9 jam lalu
Microsoft siap investasi Rp35,6 triliun di Malaysia, bagaimana dengan rencana investasinya di Indonesia?
Baca SelengkapnyaTimnas Indonesia U-23 Bersiap Jalani Laga Playoff Olimpiade Paris 2024, Jokowi Optimistis Skuad Garuda Menang Lawan Guinea
12 jam lalu
Timnas Indonesia U-23 akan menghadapi Guinea di laga playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, 9 Mei mendatang.
Baca SelengkapnyaSekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati
22 jam lalu
Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem
22 jam lalu
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti
1 hari lalu
Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,
Baca SelengkapnyaMembedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru
1 hari lalu
Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.
Baca SelengkapnyaRelawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres
1 hari lalu
Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo
1 hari lalu
Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya