TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (nonaktif) yang juga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, mempersilakan kadernya, Presiden Joko Widodo, jika ingin membuat partai baru. Hingga kini, Puan menilai Jokowi adalah kader sekaligus petugas partai.

"(Membentuk partai) itu hak politik tiap warga negara, tapi sampat saat ini Pak Jokowi masih kader PDIP dan petugas partai," kata Puan di Kompleks Parlemen, Selasa, 3 Februari 2015. "Kalau ada massa dan nama partainya, lalu disahkan pemerintah, ya, boleh-boleh saja."

Sebelumnya, pendukung Jokowi saat pemilihan presiden lalu, PDI Perjuangan Pro-Jokowi (Projo), dikabarkan siap menjadi partai baru. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Projo Solo, Sugeng Setyadi, mengatakan transformasi itu harus seizin Dewan Pembina yang juga Presiden RI Joko Widodo. "Projo tetap konsisten mendukung Jokowi hingga akhir masa jabatannya habis," kata Sugeng.

Adanya wacana mengubah entitas Projo dari organisasi kemasyarakatn menjadi partai diakui Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Projo Budie Arie Setiadi. Ia mengaku sejumlah kader di daerah ingin Projo bermetamorfosis menjadi partai. "Ada banyak cabang yang meminta itu," kata Budie kepada Tempo, Selasa, 3 Februari 2015.

Menurut Budie, permintaan kader daerah itu reaksi dari tekanan partai kepada Joko Widodo dalam menentukan Kapolri yang baru. Emosi kader Projo semakin tinggi ketika calon Kapolri pilihan partai pengusung resmi dijadikan tersangka kasus dugaan kepemilikan rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Budie mengatakan sampai saat ini tak ada niat Projo bertransformasi menjadi partai. Namun, Budie tak menampik kemungkinan Projo bakal berubah menjadi parpol. "Tak ada yang tak mungkin di Indonesia. Tukang kayu saja bisa jadi presiden kok," kata dia. "Soal berubah jadi partai, biarlah Projo mengalir menjemput sejarahnya sendiri."

MUHAMMAD MUHYIDDIN | INDRA WIJAYA | ANTARANEWS