Para aktivis yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil untuk reformasi polri mengenakan topeng bergambarkan Presiden Joko Widodo, Komjen Budi Gunawan dan Mantan Presiden Megawati dalam aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, 21 Januari 2015. Tempo/Dian Triyuli Handoko
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Adrianus Meliala, mengatakan, secara tersirat, Presiden Joko Widodo ingin lembaganya merekomendasikan nama calon Kepala Polri selain Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Hal itu, kata dia, disampaikan Presiden saat lembaganya datang ke Istana Negara beberapa waktu lalu.
"Secara tidak resmi, sih, Presiden menginginkan kami untuk mencari nama calon Kapolri lain, tapi masih belum secara formal," kata Adrianus saat dihubungi, Sabtu, 31 Januari 2015.
"Tapi kami tetap tidak bisa segera merekomendasikan nama lain sebelum ada keterangan resmi dari Presdien," ujarnya. (Baca: Dikecam Oegroseno, Kabareskrim: Sakitnya di Sini.) Menurut dia, faktor yang menyebabkan Presiden ingin mencari calon selain Budi karena statusnya sebagai tersangka.
Apalagi adanya desakan dari masyarakat yang meminta Presiden tidak melantik Budi. Adrianus mengatakan hingga saat ini Presiden masih menunggu status praperadilan yang dilayangkan Budi ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Karena Presiden dan kami juga tidak mau asal mengganti nama calon Kapolri jika pengadilan belum memutuskan," ujarnya. "Karena nantinya kami melampaui dan tidak menghargai proses hukum." (Baca: Partai Koalisi Dukung Jokowi Tunjuk Kapolri Baru)
Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu menetapkan calon tunggal Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka. Budi disangka terjerat kasus dugaan suap dan kepemilikan rekening gendut saat menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier Polri pada 2003-2006.
Padahal, dua hari sebelumnya, Budi disorongkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian. Beberapa elemen masyarakat meminta Jokowi untuk tidak melantik Budi dan menyarankan Presiden memilih nama lain.
Namun, hingga kini, Jokowi belum mengambil keputusan ihwal nasib bekas ajudan Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri, itu.
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
14 jam lalu
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.
