Presiden Joko Widodo mengunjungi PT Pindad untuk melihat teknologi Alutsista unggulan di Bandung, Jawa Barat, 12 Januari 2015. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai seratus hari kerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada bidang pertahanan berjalan bagus. Sebab, dari sisi industri pertahanan, Jokowi punya komitmen membangun kemampuan produksi alat utama sistem persenjataan.
"Sebagai bukti, PT Pindad disuntik dana Rp 700 miliar untuk modal," kata Muradi ketika dihubungi Tempo, Rabu, 28 Januari 2015. Di sisi lain, Jokowi juga berjanji akan memberikan suntikan modal kepada perusahaan pelat merah yang memproduksi alat-alat pertahanan. (Baca: TNI Diminta Tidak Merusak Modernisasi Alutsista)
Sedangkan di sisi perkembangan pertahanan maritim, Muradi menilai saat ini baru sebatas rencana. Musababnya, alokasi anggaran untuk misi pertahanan poros maritim dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 sangat minim. Walhasil, Jokowi tak bisa melakukan banyak pembelian kapal perang baru atau alutsista lain.
"Paling tidak masih bisa untuk membeli alat penunjang alutsista seperti rudal untuk kapal perang," kata Muradi. "Jadi untuk pertahanan maritim tetap on the track." (Baca: Jokowi Naik Komodo di Pameran Alutsista)
Rencana penambahan Armada Tengah di TNI Angkatan Laut patut dinantikan. Sebab, Muradi menilai penambahan Armada Tengah akan membantu pengawasan wilayah laut Indonesia yang selama ini baru dibagi menjadi dua, yakni Armada Barat dan Armada Timur.
Dari sisi luar negeri, Muradi melanjutkan, wibawa pertahanan Indonesia cukup dapat sorotan di mata negara tetangga saat pemerintah menenggelamkan kapal pencuri ikan. Menurut Muradi, meski kapal ikan yang ditenggelamkan berukuran kecil, efek gentarnya cukup diperhitungkan negara tetangga. (Baca: Rupiah Loyo, Menhan Cemas Harga Alutsista Bengkak)
