TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti dari Cyrus Network, Hasan Batupahat, mengatakan Presiden Joko Widodo alias Jokowi harus berani tegas dan tak terpengaruh dengan intervensi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sebabnya, Jokowi memegang kepentingan semua rakyat Indonesia, bukan hanya kepentingan partai pendukungnya. (Baca: Mudah Disetir, Jokowi Itu Presiden RI atau PDIP?)

Jokowi harus berani bilang ke PDIP, "Jangan bikin repot! Kalau tidak mau, silakan keluar dari pemerintahan. Saya mau cari parpol yang dukung saya," kata Hasan dalam diskusi “Ada Apa dengan Jokowi” di Eatology Cafe, Jakarta Pusat, Ahad, 25 Januari 2015. (Baca: KPK-Polri, Samad: Apa yang Jamin Saya Selamat...?)

Berita Menarik Lainnya
Prabowo Tahu Jokowi Diintervensi Soal KPK, tapi...
Tedjo: KPK Tidak Kuat Bila Didukung Tidak Jelas
Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi
KPK Vs Polri, Anas: Masak Malaikat Ditangkap?

Tujuannya, ujar Hasan, untuk meminimalkan permintaan partai yang susah dihentikan, seperti bagi-bagi kursi. Hal itu dapat diterapkan dengan kesepakatan kompensasi antara PDIP dan Jokowi. Misalnya, Jokowi tidak akan mengganggu kepentingan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di internal partai, asalkan Mega tidak mengganggu jalannya pemerintahan. (Baca: 2 Sinyal Kasus Bambang KPK Direkayasa)

Sedangkan saat ini, menurut Hasan, Jokowi seperti petugas partai, bukan seorang presiden. Sebab, dukungan kekuatan politik dari PDIP dan Partai NasDem sangat besar. "Kalau sudah gini, Jokowi harus merevisi ideologi. Masak, mau gini terus sampai lima tahun ke depan," tuturnya. (Baca: Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain)

Hasan menegaskan bahwa Jokowi tidak perlu takut “merdeka” dari intervensi partai pendukungnya. Menurut Hasan, dukungan rakyat kepada Jokowi lebih besar dibandingkan dengan sokongan PDIP ataupun Partai NasDem. "Jangan gede-gedean saham sama kita," ujarnya. (Baca: Tak Tegas, Jokowi Dianggap Cuma Tukang Stempel)

DEWI SUCI RAHAYU

Baca Berita Terpopuler
Penghancuran KPK: Tiga Indikasi PDIP-Mega Bermain
''Ada Pembentukan Satgas-Satgas Liar di Polri''
Orang Goblok pun Tahu, Ini Serangan Balik Polisi
Menteri Tedjo Sebut KPK Ingkar Janji ke Jokowi
Jokowi, Kalah Tegas dari Ketua RT dan Lupa Janji