Presiden Jokowi berbincang dengan petani saat kunjungan kerja ke Subang, Jawa Barat, 26 Desember 2014. Presiden menargetkan bahwa dalam tiga tahun mendatang, Indonesia sudah swasembada pangan. ANTARA/Agus Suparto
TEMPO.CO, Jakarta - Banyaknya pemangkasan kegiatan protokoler dan tetek bengeknya untuk kunjungan presiden dan wakil presiden menghemat anggaran daerah hingga Rp 2 miliar. Hal itu dirasakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang akan mendapat kunjungan Presiden Joko Widodo pada 20-21 Januari 2015.
"Terus terang, Pemda Kalbar tidak merasa sama sekali diberatkan dalam anggaran untuk kedatangan Presiden," kata Kepala Humas Pemprov Kalimantan Barat J. Numsuan Madsum, Senin, 19 Januari 2015. (Baca: Bahas Proyek Mobil ASEAN, Jokowi Akan ke Malaysia.)
Hal ini berbeda dengan kedatangan kepala negara lainnya. Biasanya, kata Numsuan, Pemprov Kalbar selalu menganggarkan Rp 2 miliar untuk kedatangan presiden atau wakil presiden.
Anggaran tersebut, antara lain, untuk pemasangan baliho-baliho, makanan dan minuman, serta protokol lainnya. Kini, kata Numsuan, untuk biaya konsumsi pun tidak mewah. "Makan di hotel pun, jika memang ada, menu makanan tradisional," kata Numsuan.
Pemasangan tenda-tenda pun dianjurkan menyewa tenda sederhana. "Sudah dipesankan, sebenarnya Presiden kurang suka acara seremoni. Jadi kita tetap antisipasi rencana cadangan," dia menambahkan.
Protokol Pemprov Kalbar belum mengetahui di mana Jokowi akan menginap. Menurut jadwal sementara, Jokowi sedianya akan menginap di Pontianak setelah kegiatan meninjau UPT Manggala Agni di Rasau Jaya. Lantas paginya ia akan terbang ke perbatasan Kalbar dengan helikopter dan kembali ke Pontianak pukul 17.00 WIB, lalu bertolak ke Jakarta pukul 18.00 WIB.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
13 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
