TEMPO.CO, Jakarta- Pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar mengatakan tugas berat yang bakal dihadapi pelaksana tugas Kepala Kepolisian RI, Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, berkaitan dengan masalah organisasi Koprs Bhayangkara.
"Pak Badrodin bisa menghadapi masalah restrukturisasi Polri," kata Bambang saat dihubungi Tempo, Sabtu, 17 Januari 2015. Menurut dia, restrukturisasi ini terkait wacana Polri tetap di bawah presiden atau di bawah sebuah kementerian. (Baca:Jokowi Tunda Budi, Zigzag Panas Jenderal Polisi)
Bambang mengatakan Badrodin akan menghadapi posisi yang dilematis jika masalah restrukturisasi Polri dihembuskan. Sebabnya, ia melanjutkan, sebagai pelaksana tugas, Badrorin tak punya kuasa kebijakan yang luas. "Dia tak punya kewenangan untuk memutuskan hal-hal yang bersifat strategis." (Baca:Besok Ada Tanda Tangan Petisi Pilih Kapolri Bersih)
Selain itu, menurut Bambang, tugas Badrodin juga tak mudah lantaran mesti mengkondolidasi jajarannya serta mengembalikan kepercayaan sesama anggota. "Dia harus mengambil langkah yang tepat. Kalau tidak, ikatan di dalam internal Polri bisa longgar," ujar pengajar program pascasarjana kajian ilmu kepolisian Universitas Indonesia.
Adapun Presiden Joko Widodo tadi malam mengumumkan penundaan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri dan menunjuk Badrodin sebagai pelaksana tugas. Penunjukan Badrodin bersamaan dengan keputusan Jokowi memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kepala Korps Bhayangkara. (Baca:Soal Kapolri, Jokowi Tinggalkan Tradisi Baik SBY)
Pelantikan Budi Gunawan ditunda lantaran bekas ajudan Megawati Soekarnoputri itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
