TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, berharap DPR menunda persetujuan pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI. Demokrat, kata Benny, ingin ada klarifikasi atas sangkaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Budi Gunawan.
"Jika presiden dan DPR abai akan ketetapan KPK ini, rakyat bisa menilai kalau kedua lembaga tak sungguh-sungguh memberantas korupsi," kata Benny dalam sidang paripurna DPR di Jakarta, Kamis, 15 Januari 2015.
Demokrat, kata Benny, khawatir jika Budi Gunawan lolos menjadi Kapolri, justru berdampak buruk terhadap institusi Kepolisian dan KPK. Padahal, kata dia, lembaga ini sama-sama bertugas dalam penegakan hukum (Baca: Reaksi KPK Ketika DPR Setujui Komjen Budi Gunawan.)
Partai Demokrat menilai, dengan menunda pengangkatan Budi Gunawan, jabatan Kapolri tak akan kosong. Sebab Kapolri sekarang Jenderal Sutarman masih bisa menjalankan tugas, karena masa jabatannya belum berakhir.
"Sutarman juga tidak mengundurkan diri, belum memasuki usia pensiun, tidak berhalangan tetap dan juga tidak dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap," kata Benny. (Baca: 4 Aktor di Balik Blunder Pemilihan Budi Gunawan.)
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
5 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
