TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia secara resmi menolak rekomendasi komisi ahli PBB untuk mengadili para petinggi militer ke Mahkamah Internasional terkait pelanggaran HAM pasca jajak pendapat di Timor Timur pada 1999. Kami menolak rekomendasi tersebut, karena itu bukan solusi, kata Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda kepada pers setelah mengikuti sidang kabinet. Pemerintah, lanjutnya, akan secepatnya menyurati Sekjen PBB Kofi Annan dan Dewan Keamanan PBB untuk menyampaikan sikap resmi Indonesia tersebut. Indonesia dan Timor Timur, menurut Wirajuda, sepakat untuk mewujudkan keadilan melalui upaya rekonsiliasi. Sebaliknya, pengadilan melalui Mahkamah Internasional seperti direkomendasikan Komisi Ahli PBB terlalu berlebihan. Tanpa memperhatikan rekomendasi Komisi Ahli, kami akan terus bekerja mewujudkan keadilan bersama Timor Leste melalui Komisi Kebenaran dan Persahabatn, ujar Wirajuda. Para petinggi Timor Leste pun telah menyatakan sikapnya, tak mendukung upaya pengadilan melalui Mahkamah Internasional. AFP
Berita terkait
Cerita Basuki Hadjimuljono Usai Dapat Bintang Jasa dari Kaisar Jepang Naruhito: Beliau Masih Ingat dengan Saya
9 November 2023
Menteri PUPUR Basuki Hadimuljono adalah satu dari tiga tokoh Indonesia yang menerima bintang jasa dari Kaisar Jepang Naruhito. Simak ceritanya.
Baca SelengkapnyaKilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul
7 Januari 2023
Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.
Baca SelengkapnyaNur Hassan Wirajuda Sarankan Strategi Baru dalam Selesaikan Krisis Myanmar
29 November 2022
Mantan Menteri Luar Negeri RI Nur Hassan Wirajuda menyarankan Indonesia untuk meninjau ulang pendekatan dalam menyelesaikan masalah Myanmar.
Baca SelengkapnyaEks Menlu Sebut Belanda Tak Cukup Minta Maaf ke RI, Hitung Juga Ganti Rugi
23 Februari 2022
Bekas Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda menyatakan Belanda semestinya mencontoh Jerman dan memberikan ganti rugi.
Baca SelengkapnyaJaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama
5 Juni 2018
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaPrasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial
10 Januari 2018
Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya.
Baca SelengkapnyaPenyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto
29 Maret 2017
Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan pihaknya perlu mendengar penjelasan Menkopolhukam Wiranto soal terobosan solusi kasus HAM berat dulu.
Baca SelengkapnyaMassa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP
13 Maret 2017
Menurut koordinator aksi, PDIP sudah tutup mata dan hati terhadap korban peristiwa Kudatuli.
Baca SelengkapnyaKontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya
13 Februari 2017
Menurut Kontras, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional cacat
hukum.
Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi
3 Februari 2017
Menurut Trimedya, penyelesaian secara hukum penting untuk menunjukkan pemerintah serius dalam penyelesaian HAM masa lalu.
Baca Selengkapnya
