Presiden Jokowi menerima potongan tumpeng pertama dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam acara HUT PDIP ke-42 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 10 Januari 2015. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring ICW, Emerson Yuntho, mengatakan Jokowi terkesan terburu-buru mengirim nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.
Padahal, menurut Emerson, tidak ada alasan mempercepat seleksi lantaran masa tugas Kapolri saat ini, Jenderal Sutarman, baru akan habis Oktober mendatang. (Baca: 3 Blunder Jokowi Pilih Komjen Budi Gunawan)
"Jangan-jangan, Pak Jokowi mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu," ujar Emerson di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Ahad, 11 Januari 2015. "Bukan hanya sekali ini saja Jokowi mengingkari janjinya," tutur Emerson. Saat memilih Jaksa Agung, Jokowi juga tidak menjunjung tinggi asas integritas. (Baca: Petisi Desak Jokowi Batalkan Budi Gunawan Beredar)
Jokowi langsung menunjuk politikus Partai NasDem, Muhammad Prasetyo, sebagai orang nomor satu di korps Adhyaksa tanpa melalui penelusuran rekam jejak oleh KPK dan PPATK.
Nama Budi Gunawan disebut-sebut sebagai salah satu perwira yang memiliki rekening gendut. Majalah Tempo pada Juni 2010 lalu memuat laporan tentang rekening gendut polisi. Dalam laporan itu disebutkan kekayaan Budi Gunawan mencapai Rp 54 miliar. (Baca: Calon Kapolri: Tiga Perbedaan Pilihan Jokowi dan SBY)
Budi dituduh bertransaksi dalam jumlah besar sehingga tidak sesuai dengan profil ekonominya. Bersama anaknya, Budi disebut membuka rekening, yang masing-masing menyetor Rp 29 miliar dan Rp 25 miliar.
