Polri Selidiki Penyebab AS Sebut Surabaya Tak Aman  

Reporter

Selasa, 6 Januari 2015 07:24 WIB

Sejumlah warga menyalakan lilin saat acara doa bersama bagi korban kecelakaan pesawat Air Asia QZ 8510 di kawasan Car Free Night, jalan Raya Darmo, Surabaya, 31 Desember 2014. TEMPO/Fully Syafi

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian langsung menelusuri penyebab dikeluarkannya peringatan Kedutaan Besar Amerika Serikat kepada warganya untuk menjauhi kota Surabaya. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Ronny Franky Sompie mengatakan timnya bekerjasama dengan berbagai instansi mencari sumber ancaman tersebut. (Baca:Kedubes AS Peringatkan Warganya di Surabaya)

"Sejak 3 Januari, Densus 88 langsung bergerak. Polda Jatim mencari data dan info yang lebih tajam untuk memastikan perkembangan kerawanan," kata Ronny saat dihubungi Tempo, Senin, 5 Januari 2015. Ronny bersama Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, dan Kepala Detasemen Khusus 88 bertemu dengan utusan Kedutaan Besar AS Senin siang, 5 Januari 2015. (Baca:Soal ISIS, Risma: Hampir Setiap Hari Sosialisasi )

Menurut dia, peringatan yang dikeluarkan pemerintah Amerika bukanlah travel warning atau larangan bepergian di negara lain, melainkan peringatan atau saran bepergian. Ronny yakin, peringatan tersebut bersumber dari pengamatan Amerika terhadap kondisi setempat. "Kami yakin itu hasil kajian intelijen Kedubes. Namun, belum jelas latar belakang pasti karena sifatnya baru saran," kata Ronny.

Ronny mengatakan Kepolisian Daerah Jawa Timur bekerjasama dengan Kodam Brawijaya, Badan Intelijen Daerah, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Polda memperketat penjagaan di sejumlah hotel dan bank yang berafiliasi dengan Amerika, serta melakukan patroli rutin. "Kami tak mau jelaskan jumlah personel. Meski belum ada ancaman, kewaspadaan tak akan kendor," kata dia. (Baca:Inggris Bakal Buka Kantor Kedutaan di Surabaya )

Kedutaan Besar mengumumkan peringatan keamanan tertulis kepada warganya yang tinggal di Surabaya lewat situs resmi jakarta.useembassy.gov. "Kedutaan Besar Amerika Serikat menyadari potensi ancaman terkait hotel-hotel dan bank-bank AS di Surabaya, Indonesia. Kedutaan AS merekomendasikan peningkatan kewaspadaan dan kehati-hatian saat mengunjungi fasilitas-fasilitas tersebut," kata Kedutaan Besar AS. Tak ada penjelasan detil apa penyebabnya dikeluarkannya peringatan tersebut. (Baca:Peringatan Kedubes AS, Hotel di Surabaya Waspada )

Tak hanya itu, Kedubes menganjurkan warga Amerika yang tinggal di luar negeri atau sedang berpergian ke luar negeri untuk mendaftar di the Smart Traveler Enrollment Program (STEP) untuk menerima informasi terkini terkait keamanan dan keselamatan dari Kedubes. Mereka juga meminta seluruh warga negara mendaftarkan nomor ponsel mereka ke nomor 99388 sehingga mereka bisa menerima pesan pendek darurat dari Kedutaan.

PUTRI ADITYOWATI

Baca juga:
Tangkap 9 Pengedar, BNN Sita 800 Kg Sabu

Pendapatan Negara Hanya Tercapai 94 Persen

95 Jaksa Dikenai Sanksi selama 2014

PT Garam Akan Jadi 'Bulog'-nya Garam

Berita terkait

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 jam lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

5 jam lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

6 jam lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

7 jam lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

10 jam lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

11 jam lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

14 jam lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

1 hari lalu

30 Ribu Personel Polri akan Pindah ke IKN secara Bertahap hingga 2040

Polri akan memindakan puluhan ribu anggotanya ke IKN dalam empat tahap hingga 2040

Baca Selengkapnya

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

2 hari lalu

Besok May Day atau Peringatan Hari Buruh, Polri dan Disnakertransgi DKI Siapkan Ini

Peringatan Hari Buruh atau May Day ini juga akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia dengan melibatkan total ratusan ribu buruh.

Baca Selengkapnya

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

2 hari lalu

Judi Online per April 2024, Polisi Sebut Ada 729 Kasus dan 1.158 Tersangka

Pada 2023 terdapat 1.196 kasus judi online dengan jumlah tersangka 1.967, sedangkan di 2024 per April terdapat 792 kasus dan 1.158 tersangka.

Baca Selengkapnya