Tim juru runding kubu Agung Laksono dan kubu Aburizal Bakrie, dari kiri : The L Sambuaga, Yorris Raweyai, Syarif Cicip Sutardjo dan Agun Gunanjar, sebelum perundingan islah, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 23 Desember 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono bersepakat islah dalam perundingan di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hari ini. Pengamat politik Yunarto Wijaya mengatakan keputusan tersebut belum tentu mulus karena belum menyepakati dua hal paling krusial.
"Permasalahan utama ada pada penunjukan Aburizal Bakrie sebagai ketua dan pilihan politik untuk tetap di Koalisi Prabowo. Saya kira akan ada bottleneck dalam pembahasan dua hal krusial itu," kata Yunarto, Selasa, 23 Desember 2014. (Baca: Golkar Islah, Priyo: Saya Sudah Bisa Tersenyum)
Menurut Yunarto, diperlukan musyawarah nasional lagi untuk membatalkan keputusan di munas sebelumnya, baik Munas Bali maupun Ancol. Kemudian, kedua kubu harus menyepakati mekanisme demokratis dalam pemilihan ketua maupun sikap partai. "Jangan ada lagi yang namanya aklamasi dalam membuat keputusan partai, itu penyebab konflik sebelumnya," ujar Yunarto.
Keputusan partai, kata Yunarto, harus diserahkan pada suara terbanyak dari DPD I, DPD II, dan ormas partai. Direktur Eksekutif Charta Politika ini mengatakan tidak ada kubu yang perlu mengalah, namun harus dipastikan mekanisme internal partai dibuat lebih terbuka dan demokratis. (Baca: Ical dan Agung Jajaki Islah, Ini Rapat DPP Golkar)
Munas untuk islah, kata Yunarto, dapat diputuskan oleh DPP versi Munas Riau, sebagaimana ditetapkan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam struktur DPP itu, ada nama Agung Laksono dan Priyo Budi Santoso dengan Aburizal Bakrie sebagai ketua. Nama-nama dari kubu berbeda tersebut harus mau menyepakati diadakannya munas lanjutan untuk rekonsiliasi.
