Jokowi Diminta Rem Penenggelaman Kapal, Kenapa?  

Reporter

Jumat, 19 Desember 2014 15:52 WIB

Ketua Komisi X, Agus Hermanto (kiri), bersama Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri (tengah) menyambut Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh saat Rapat Kerja di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, (26/4). Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat, Agus Hermanto, meminta Presiden Joko Widodo untuk mengerem aksinya menenggelamkan kapal ilegal. Jika tidak, kata Agus, Jokowi bisa lalai dalam pencitraan dan lupas tugas lainnya.

"Nilai tukar rupiah semakin terpuruk itu. Urusin itu dulu sana," ujar Agus di gedung DPR, Jumat, 19 Desember 2014. (Baca: Susi Tangkap 14 Kapal Ikan Lokal tapi Asing)

Menurut Agus, aksi Jokowi menenggelamkan kapal ilegal hanyalah pencitraan agar terlihat keren di mata negara tetangga. Agus pun berkata, pengeboman kapal memakan lebih banyak biaya dibanding melelang kapal.

"Itu cuma perahu kecil, belum merusak biota laut. Kenapa enggak dikasih ke nelayan kita aja?"ujar Agus. Agus berkata, penanganan nilai tukar rupiah lebih darurat karena pekan ini adalah pertama kalinya rupiah turun ke angka Rp 12.700 sejak 1998.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menangkap 22 kapal ilegal nelayan Cina yang berada di Laut Arafuru. Kapal itu terdeteksi Automatic Identification System. (Baca: Menteri Susi Tangkap 9 Kapal Cina di Arafuru)

INDRI MAULIDAR

Berita terpopuler:
Dihujat FPI Soal Natal, Jokowi Dibela Ketua NU

Pilot Dimaki Dhani, Garuda: Baru Pertama Terjadi

Soal Natal, FPI Anggap Presiden Jokowi Murtad

Ketua PBNU: Ucapan 'Selamat Natal' Tak Haram







Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

14 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

19 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

22 jam lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

1 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

5 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya