Jokowi Diminta Rem Penenggelaman Kapal, Kenapa?
Jumat, 19 Desember 2014 15:52 WIB
Ketua Komisi X, Agus Hermanto (kiri), bersama Wakil Ketua Komisi X Syamsul Bachri (tengah) menyambut Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh saat Rapat Kerja di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, (26/4). Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO , Jakarta - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat, Agus Hermanto, meminta Presiden Joko Widodo untuk mengerem aksinya menenggelamkan kapal ilegal. Jika tidak, kata Agus, Jokowi bisa lalai dalam pencitraan dan lupas tugas lainnya. "Nilai tukar rupiah semakin terpuruk itu. Urusin itu dulu sana," ujar Agus di gedung DPR, Jumat, 19 Desember 2014. (Baca: Susi Tangkap 14 Kapal Ikan Lokal tapi Asing ) Menurut Agus, aksi Jokowi menenggelamkan kapal ilegal hanyalah pencitraan agar terlihat keren di mata negara tetangga. Agus pun berkata, pengeboman kapal memakan lebih banyak biaya dibanding melelang kapal. "Itu cuma perahu kecil, belum merusak biota laut. Kenapa enggak dikasih ke nelayan kita aja ?"ujar Agus. Agus berkata, penanganan nilai tukar rupiah lebih darurat karena pekan ini adalah pertama kalinya rupiah turun ke angka Rp 12.700 sejak 1998. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menangkap 22 kapal ilegal nelayan Cina yang berada di Laut Arafuru. Kapal itu terdeteksi Automatic Identification System. (Baca: Menteri Susi Tangkap 9 Kapal Cina di Arafuru) INDRI MAULIDAR Berita terpopuler: Dihujat FPI Soal Natal, Jokowi Dibela Ketua NU Pilot Dimaki Dhani, Garuda: Baru Pertama Terjadi Soal Natal, FPI Anggap Presiden Jokowi Murtad Ketua PBNU: Ucapan 'Selamat Natal' Tak Haram
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
14 jam lalu
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
19 jam lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
22 jam lalu
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
1 hari lalu
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
2 hari lalu
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca Selengkapnya
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
5 hari lalu
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca Selengkapnya
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
5 hari lalu
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca Selengkapnya
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
5 hari lalu
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca Selengkapnya
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
6 hari lalu
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
22 menit lalu
1 jam lalu
2 jam lalu
3 jam lalu
17 jam lalu
17 jam lalu
17 jam lalu
20 jam lalu
22 jam lalu
22 jam lalu