Presiden Joko Widodo meninjau wilayah perbatasan dengan memanjat pos menara tertinggi di Pulau Sebatik, 16 Desember 2014. Presiden bertemu dengan dua prajurit TNI AL yang berjaga 24 jam di pos dengan senjata berat. SESKAB/Andi Widjajanto
TEMPO.CO, Balikpapan - Pemerintah akan membangun 17 pos perbatasan tambahan di kawasan Nunukan, Simenggaris, Malinau, dan Kutai Barat. Kawasan-kawasan tersebut termasuk area blank spot yang minim pengamanan dan sarana komunikasi. (Baca: Jokowi Suruh Empat Kementerian Urusi Perbatasan)
Rencananya, pembangunan pos-pos tersebut akan menggunakan anggaran negara tahun depan. "Pakai dana APBN 2015," kata Panglima Komando Daerah Militer VI Mulawarman Mayor Jenderal Benny Indra Pujihastono di Balikpapan, Rabu, 17 Desember 2014. (Baca: Beda Gaya Jokowi dan SBY di Sebatik)
Benny menuturkan pembangunan pos tambahan itu untuk memperkuat pengamanan di perbatasan, sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Jokowi blusukan ke sejumlah titik di perbatasan di Kalimantan pada Selasa, 16 Desember lalu. (Baca: Jokowi Panjat Menara Intai Perbatasan di Sebatik)
Saat ini perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan dijaga melalui 33 pos untuk mengamankan area sepanjang 1.035 kilometer. Pengamanannya melibatkan 892 personel TNI, terdiri atas pasukan Kodam Mulawarman dan Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad). (Baca: Ke Sebatik, Jokowi Cek Perbatasan INA-Malaysia)
Benny mengatakan Presiden menilai ada berbagai masalah mendasar di kawasan perbatasan. Di antaranya adalah keterbatasan infrastruktur, komunikasi, dan pasokan logistik. (Baca: Jokowi: Sistem Komunikasi di Perbatasan Jadul)
Menurut Benny, perbatasan Indonesia- Malaysia menjadi salah satu pintu masuk penyelundupan narkoba di wilayah Indonesia timur. Pasukan pengamanan kerap menangkap para pengedar narkoba yang memanfaatkan berbagai jalur tikus di perbatasan. Karena itu, ujar dia, peningkatan pengamanan dinilai sangat penting.
