TEMPO.CO, Pontianak - Bekas Wali Kota Pontianak Buchary A Rachman mengembalikan uang senilai Rp 100 juta ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Senin, 15 Desember 2014, perihal kasus korupsi Bantuan Sosial Pemerintah Kota Pontianak. Bekas Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Pontianak ini merupakan salah satu tersangkanya.
Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Didik Istiyanta mengatakan pengembalian uang tersebut merupakan inisiatif tersangka. "Saat ini totalnya Rp 2,34 miliar yang sudah dikembalikan oleh tersangka Buchary," kata Didik Istiyanta.
Pengembalian uang Rp 100 juta merupakan cicilan kelima yang dibayarkan oleh Buchary. Cicilan itu dilakukan sejak Mei 2014, sesaat dia dan Hasan Rusbini ditetapkan sebagai tersangka. Pengembalian pertama senilai Rp 500 juta, pengembalian kedua Rp 500 juta, selanjutnya Rp 450 juta, serta Rp 793 juta.
Slamet Riyadi Kitung, kuasa hukum Buchary, menambahkan, uang yang dikembalikan kliennya sesuai dengan rincian temuan auditor negara. "Harapan kita, perlu dipertimbangkan itikad baik untuk mengembalikan uang. Semoga putusannya bisa rendah, namun kita lihat nanti jalannya persidangan," jelasnya.
Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat Syafri ST mengatakan total uang yang dikembalikan Buchary bisa jadi merupakan nilai kerugian negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan dana yang dia lakukan. "Namun bisa saja di persidangan terungkap jumlah uang yang disalahgunakan menjadi bertambah," katanya.
Jaksa penyidik, kata Syafri, tidak bisa merinci berapa kerugian negara akibat penyalahgunaan yang dilakukan oleh setiap tersangka. Semua itu, kata dia, hanya bisa diungkapkan melalui fakta persidangan.
Belum ada penambahan tersangka atas kasus ini. Adapun tersangka Hasan Rusbini tidak mengikuti langkah Buchari mencicil uang yang diduga disalahgunakannya. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sudah melakukan penyitaan atas tiga aset Hasan Rusbini, yakni dua rumah mewah serta sebuah ruko.
