Survei Cyrus: Saatnya Mega dan Ical Lengser  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 15 Desember 2014 18:15 WIB

Megawati Soekarnoputri

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Cyrus Network menyebutkan Megawati Soekarnoputri dan Aburizal Bakrie tak layak lagi menjabat ketua umum partai. Survei bertajuk Survei Nasional Regenerasi Partai Politik itu menganggap Mega dan Aburizal sudah tua. "Dukungan publik ke Mega dan Ical terus merosot," kata Chief Executive Operation Cyrus Network Hasan Nasbi di kafe d'Consulate, Jakarta, Senin, 15 Desember 2014.

Hasil survei yang melibatkan 1.200 responden itu, menyebutkan sebanyak 80 persen responden menginginkan ketua umum partai berusia di bawah 60 tahun. Responden menyatakan tokoh parpol yang berusia lebih dari 60 tahun sebaiknya menjadi dewan penasihat. Bisa pula duduk di dewan pembina atau dewan pertimbangan partainya masing-masing. (Baca: Agung Laksono Dinilai Pantas Gantikan Ical)

Saat ini usia Mega hampir 67 tahun, Ical 68 tahun, Susilo Bambang Yudhoyono 65 tahun, dan Prabowo Subianto 63 tahun. Sebanyak 64,5 persen suara menginginkan Megawati melepas jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sedangkan, sebanyak 57,4 persen suara menganggap Ical tak layak lagi menjadi ketua umum partai.

Prabowo dan SBY memperoleh dukungan suara tertinggi untuk menjabat ketua umum lima tahun ke depan. Di antaranya 65,7 persen suara untuk Prabowo dan 54,9 persen suara untuk SBY. Kedua tokoh ini dinilai masih mempunyai sisa karisma dan citra yang baik. Namun, regenerasi mereka masih sangat terbatas. "Itu yang menyebabkan dukungan ke SBY dan Prabowo tinggi. Figur penggantinya belum ada," ujar Hasan. (Baca: Menteri Yasonna: Besok Kepengurusan Golkar Disahkan)

Politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari, menilai responden dalam riset Cyrus tidak konsisten. Responden menganggap usia tua seharusnya tak lagi menjabat ketua umum, padahal selisih usia keempat ketum tersebut tak jauh beda. Semuanya berusia di atas 60 tahun. "Respondennya galau, satu sisi ingin yang muda, tapi nyatanya yang dipilih itu-itu saja karena alasan figur," ujar Eva.

Eva mengaku tak setuju dengan penelitian yang memfokuskan ketokohan ketua umum partai. Menurutnya, sistem yang dibangun partai lebih penting untuk disoroti. Meski Mega dianggap tak layak lagi memimpin, Eva menegaskan terpilihnya Mega bukan kehendak pribadinya. "Justru Joko Widodo yang menginginkan Bu Mega jadi Ketum lagi. Karena terbukti kepemimpinan Bu Mega berjalan sesuai sistem PDIP, bukan otoriter seperti partai lain." (Baca: Menunggu Pemerintah, Agun Emoh Islah Golkar)

DEWI SUCI RAHAYU

Baca juga:
Gugatan Ditolak, Untag Banding atas Unair
Heboh Miss World 2014, Siapa Juaranya?
15 Daerah Dapat Transmigrasi Award 2014
Nadia Mulya: Buka Kasus Century!

Berita terkait

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

2 hari lalu

Mengenal Fungsi Oposisi dalam Negara Demokrasi

Isu tentang partai yang akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Prabowo-Gibran kian memanas. Kenali fungsi dan peran oposisi.

Baca Selengkapnya

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

5 hari lalu

Daftar 16 Partai Politik yang Gugat Sengketa Pileg ke MK, dari PDIP hingga PKN

Sejumlah partai politik mengajukan sengketa Pileg ke MK. Partai Nasdem mendaftarkan 20 permohonan.

Baca Selengkapnya

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

7 hari lalu

Mendekati Pilkada 2024, Begini Riuh Kandidat Kuat Sejumlah Parpol

Mendekati Pilkada 2024, partai-partai politik mulai menyiapkan kandidat yang akan diusung. Beberapa nama telah diisukan akan maju dalam pilkgub.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

32 hari lalu

Bamsoet Ingatkan Pentingnya Pembenahan Partai Politik

Partai politik memegang peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Baca Selengkapnya

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

32 hari lalu

Pilihan Amerika Serikat Hanya Punya 2 Partai Politik, Ini Penjelasannya

Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia memilih dominasi hanya dua partai politik yaiutu Partai Republik dan Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

38 hari lalu

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.

Baca Selengkapnya

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

40 hari lalu

8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?

Baca Selengkapnya

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

41 hari lalu

Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.

Baca Selengkapnya

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

42 hari lalu

MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

42 hari lalu

MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya