TEMPO.CO, Jakarta - Golkar kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie beda pandangan soal kepala-kepala daerah kader mereka yang ditengarai melakukan transaksi mencurigakan oleh Kejaksaan Agung dan KPK. (Baca: Rekening Gendut Pejabat, PAN: Jangan Tebang Pilih)

Kubu Agung Laksono misalnya, merasa kader tersebut tak pantas lagi di partai. "Mereka (yang ketahuan korupsi) wajib masuk tahanan. Tidak boleh tidak. Kami ingin Golkar yang bersih,"ujar politikus Golkar, Yorrys Raweyai ketika dihubungi Tempo, Jumat, 12 Desember 2014. (Baca: Perusahaan Fiktif, Modus Kirim Dana Rekening Gendut)

Diberitakan sebelumnya, laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan beberapa kepala daerah memiliki rekening gendut dengan aliran dana tak wajar. Salah satunya adalah kader Golkar yaitu Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. (Baca: Inikah Transaksi Rekening Gendut Foke?)

Alex Noerdin terindikasi menerima aliran dana mencurigakan dari perusahaan penyedia barang bernama PT Grazia Prima Anugerah. Besarnya aliran dana mencapai Rp 1,9 miliar. (Baca: Harta Fauzi Bowo Naik Rp 13 Miliar dalam 2 Tahun)

Yorrys melanjutkan, ia tidak ingin Golkar kubu Agung sama dengan kubu Ical. Menurut ia, kubu sebelah tidak tegas terhadap koruptor karena membiarkan sejumlah kader terpidana korupsi tetap menjadi pengurus. (Baca: Kejaksaan: Nama Nur Alam Dilaporkan PPATK)

Salah satu contohnya, kata Yorrys, adalah Nurdin Halid. Menurut Yorrys, Nurdin tak pantas menjadi wakil ketua karena pernah terjerat kasus korupsi. Contoh lainnya, kata Yorrys, adalah Atut Choisiyah yang masih terdaftar sebagai kader Golkar. "Mereka tak boleh ada di partai. Kami bahkan akan menyingkirkan kader (kubu Ical) yang terlibat korupsi,"ujarnya. (Baca: Kejaksaan Usut Rekening Gendut sampai ke Hong Kong)

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Lalu Mara Satriawangsa dari kubu Aburizal Bakrie mengatakan sebaliknya. Ia berkata bahwa kader yang terjerat kasus korupsi akan dipertahankan selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atau incraht. "Kami berpegang pada asas praduga tak bersalah," ujarnya. (Baca: Harta Gubernur Sulawesi Tenggara Rp 31,165 Miliar)

Lalu Mara berharap pengejaran terhadap kader-kader Golkar dengan rekening gendut tidak berbau politis. Sebagaimana diketahui, Jaksa Agung Prasetyo adalah mantan politikus NasDem yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat, lawan dari Koalisi Merah Putih tempat Golkar versi Ical bernaung. "Tapi ini ranah Kejagung, jadi saya percayakan saja mereka bekerja," ujarnya. (Baca juga: Benarkah Foke Dincar KPK di Kasus Rekening Gendut?)

ISTMAN MP

Topik terhangat:
Kapal Selam Jerman | Kasus Munir | Rekening Gendut Kepala Daerah | Perpu Pilkada

Berita terpopuler lainnya:
Inikah Transaksi Rekening Gendut Foke?
Beri Jalan ke Jokowi, Sultan Yogya Dipuji Habis
Refly dan Todung Seleksi Hakim MK, Jokowi Diprotes
Cerita Ahok Saat Kaca Spionnya Dicoleng