TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Idrus Marham, mengatakan partainya akan setia menjadi partai oposisi pemerintah. Golkar tidak akan keluar dari Koalisi Prabowo meski mendukung program pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat.
"Kami tetap di luar pemerintah. Tak berarti di luar harus selalu berbeda, kan?" kata Idrus saat dihubungi Tempo, Rabu, 10 Desember 2014. (Baca: Koalisi Jokowi Tunggu Inisiatif PAN)
Pada awal Oktober, Golkar berkomitmen bersama Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrat mendukung peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang dikeluarkan Susilo Bambang Yudhoyono.
Adapun dalam Musyawarah Nasional Golkar di Bali, kubu Aburizal merekomendasikan pilkada melalui DPRD. Rekomendasi itu diusulkan oleh 547 pemilik hak suara dan 1.300 peninjau.
Kemarin, Ical berbalik arah mendukung perpu karena pilkada tak langsung tidak sesuai dengan Pancasila sila ke-4 dan beberapa pertimbangan lain. (Baca: 'Yang Konflik Golkar, Kok, yang Bicara Gerindra')
Idrus menilai sikap Ical dilakukan setelah terjadi komunikasi dengan partai dalam Koalisi Jokowi dan Koalisi Prabowo. "Kami menampung aspirasi rakyat. Tetapi, setelah dikomunikasikan dengan kedua koalisi, ternyata kami tak bisa memaksakan. Kami ikuti suara yang terbanyak," kata Idrus.
Menjadi partai oposisi, kata Idrus, tak berarti partainya selalu menentang program pemerintah. "Kalau ada program bagus, ya, kami dukung."
PUTRI ADITYOWATI
Terpopuler:
Gubernur FPI Akhirnya Punya Kantor, Dimana?
Sopir Jadi Pelaku, Blue Bird: Kami Tak Terlibat
YLKI: Kejahatan di Taksi karena Persaingan
Ahok Tolak Usulan Kedua PT Jakarta Monorail
Taksi untuk Merampok Pernah Dilaporkan ke Polisi
