Ketiga calon Ketua Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita (2kiri), Priyo Budi Santoso (2kanan) dan Agung Laksono (kanan) saat menghadiri musyawarah nasional (Munas) IX Partai Golkar di Jakarta, 7 Desember 2014. Acara tersebut merupakan bentuk perlawanan sejumlah kader Golkar pendukung Aburizal Bakrie. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Penggantian posisi Ketua Fraksi Golkar di DPR berdampak pada sikap partai terhadap sejumlah agenda strategis.
"Tentu kami akan mengevaluasi sikap yang tidak sejalan dengan agenda partai," kata Ketua Fraksi Partai Golkar versi Ketua Umum Agung Laksono, Agus Gumiwang, Rabu, 10 Desember 2010. (Baca: Kubu Agung Rombak Fraksi Golkar di DPR )
Agus menjelaskan, salah satu agenda yang perlu disikapi adalah sikap Golkar perihal pengesahan Perpu Pilkada. Sebab, kata Agus, peserta Munas Jakarta telah memberikan mandat kepada Ketua Umum Agung Laksono untuk memperjuangkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.
Sebagai perpanjangan tangan partai di parlemen, kata Agus, seluruh angota Fraksi Golkar hendaknya menjadikan keputusan itu sebagai panduaan. DPP juga tidak akan segan-segan memberikan sanksi bagi kadernya yang membelot.
Perombakan ketua fraksi diputuskan lewat rapat pleno yang dipimpin Ketua Umum Agung Laksono. Posisi Ketua Fraksi Golkar di DPR yang saat ini dijabat Ade Komaruddin digantikan oleh Agus Gumiwang.
Ade Komaruddin merupakan Ketua Fraksi Golkar dari Kubu Aburizal Bakrie, yang terpilih menjadi Ketua Umum Golkar pada Munas Bali.
Rapat pleno kubu Agung Laksono juga merekomendasikan penggantian posisi Ketua Fraksi Golkar MPR yang dijabat Hardi Susilo kepada Agun Gunanjar.
