Presiden Joko Widodo berbincang dengan Chairman Global Green Growth Institute, Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Istana Merdeka, Jakarta, 8 Desember 2014. ANTARA FOTO.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Demokrat Sjarifuddin Hasan mengklaim pertemuan antara ketua umum partainya, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo tidak akan berlanjut dalam kebijakan-kebijakan yang lain. Sjarif mengatakan Demokrat tetap sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. (Baca: Jokowi-SBY Goyahkan Koalisi Prabowo)
"Pertemuan itu bukan berarti kami merapat ke kubu Jokowi," ujar Sjarif saat dihubungi, Senin, 8 Desember 2014. "Itu hanya membahas soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah. Tidak lebih dari itu." (Baca: Ruhut Ungkap Agenda di Balik Pertemuan Jokowi-SBY)
Menurut Sjarif, partainya hanya akan mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo jika sesuai dengan visi dan misi Demokrat. "Bukan berarti kami lantas gabung sepenuhnya mendukung pemerintah, tapi harus dilihat dulu, apakah kebijakan pemerintah sesuai dengan visi dan misi kami." (Baca: Fahri Hamzah Ingin Koalisi Prabowo Satu Suara)
Sjarif juga membantah pertemuan SBY dengan Jokowi tersebut sengaja untuk menggoyahkan partai anggota Koalisi Prabowo agar bergabung dengan Koalisi Jokowi. Dia menjamin tidak akan mencampuri urusan Koalisi Prabowo. (Baca: SBY Satu Sikap dengan Jokowi Soal Perpu Pilkada)
Jokowi dan SBY bertemu di Istana Merdeka untuk membahas revisi Perpu Pilkada. Jokowi menuturkan kesepahaman antara Demokrat dan pemerintah dalam revisi Perpu Pilkada dapat menjadi pintu gerbang untuk bekerja sama dalam kebijakan lain. (Baca juga: 'Sikap SBY Jadi Akar Masalah Perpu Pilkada')
