Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan mengikuti rapat kerja bersama komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 19 November 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan menyatakan akan menandatangani peraturan menteri mengenai pergantian Kurikulum 2013 pada hari ini. "Ada peraturan menterinya. Hari ini insya Allah akan ditandatangani," kata Anies di Istana Negara, Senin, 8 Desember 2014. (Baca: Ahok Setuju Kurikulum 2013 Ditarik)
Ia menargetkan Indonesia akan kembali ke Kurikulum 2006, yang akan berlaku pada awal tahun depan. Anies mengatakan masa peralihan tidak akan sulit karena Kurikulum 2013 baru berjalan selama empat bulan. "Mulai kembali ke Kurikulum 2006 di semester genap. Dan ini yang kembali baru melaksanakan empat bulan ya. Jangan dibayangkan ini sudah jalan empat tahun," katanya. (Baca: Kurikulum 2013 Distop, Separuh Buku Sudah Dicetak)
Bekas Rektor Universitas Paramadina ini menilai ide perubahan kurikulum merupakan hal yang wajar dan kurikulum memang harus mengalami perkembangan. "Itu sesuatu yang normal. Yang jadi masalah adalah ketika proses pengembangan belum tuntas lalu dilaksanakan di seluruh sekolah dan memunculkan masalah," kata Anies. (Baca: ICW Minta Kurikulum 2013 Distop Total)
Ia menilai jika Kurikulum 2013 tidak dikembalikan ke Kurikulum 2006, masalah yang dihadapi akan lebih sulit. Jika diubah, kata Anies, memang akan ada sedikit kendala meski masalah yang dihadapi lebih minim. "Kalau dilanjutkan terus lebih masalah. Kalau dihentikan tentu ada masalah tapi minimal cut cost. Kalau diteruskan, ongkosnya akan lebih mahal untuk anak-anak kita," katanya.
Anies menyebut Kurikulum 2013 belum kuat karena pada 14 Oktober 2014, menteri pendidikan saat itu Mohammad Nuh mengeluarkan peraturan Nomor 159 yang meminta evaluasi kurikulum 2013 untuk memeriksa kesesuaian antara ide dan desain. "Jadi di sisi konsepnya belum dievaluasi tapi sudah dilaksanakan di 208 ribu sekolah. Jadi masalahnya bukan perubahan kurikulum boleh atau tidak," katanya.
