(ka-ki) Agus Gumiwang Kartasasmita, Priyo Budi Santoso dan Agung Laksono mengangkat tangan bersama saat menghadiri musyawarah nasional (Munas) IX Partai Golkar di Jakarta, 7 Desember 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golongan Karya hasil Musyawarah Nasional Golkar di Ancol, Jakarta, Agung Laksono, menolak islah atau berdamai dengan kubu Aburizal Bakrie. Ia menilai kisruh dan polemik antara dirinya dan Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali, Aburizal, tak akan bisa diselesaikan dengan islah.
"Islah itu bisa terjadi kalau dua-duanya benar. Kami menganggap Munas Golkar yang di Bali itu tidak benar. Bagaimana bisa islah?" kata Agung di Jakarta, Senin, 8 Desember 2014. (Baca: Setelah Ical, Agung Laksono Jadi Ketua Umum Golkar)
Agung menegaskan, pada dasarnya, ia enggan bermusuhan, terutama dengan sesama anggota partai beringin. Namun polemik saat ini hanya bisa diselesaikan melalui jalur hukum. Agung lebih memilih pengadilan yang menentukan ketua umum sah. "Kalau sudah ada putusannya, kami akan patuhi hukum."
Soal pemecatan, Agung menilai tak ada kader Golkar yang mengalami pemecatan. Keputusan pemecatan dianggap tak punya arti dan ilegal karena Golkar kubunya tak mengakui pelaksanaan Munas Bali. "Satu kesalahan mereka, Munas tak punya wewenang untuk memecat. Munas harusnya merehabilitasi nama."
Agung terpilih menjadi Ketua Umum Golkar berdasarkan Munas Ancol dengan perolehan 147 suara. Dua pesaingnya, yakni Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita, masing-masing hanya mendapatkan 77 dan 71 suara. Sedangkan satu suara abstain. (Baca juga: Priyo: Golkar Harus Lawan Hasil Munas Bali)
Kepengurusan Agung akan bertarung dengan kubu Aburizal. Jika disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Golkar pimpinan Agung memastikan hengkang dari Koalisi Merah Putih. (Simak juga yang lainnya: Kubu Ical: Peserta Munas Ancol Diberi Rp 500 juta)
