Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise, mengatakan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kabudayaan menghentikan penerapan kurikulum 2013 sudah tepat.
Yohana mengaku menerima banyak pengaduan mengenai dampak penerapan kurikulum ini. "Banyak yang lapor, kurikulum ini kurang relevan untuk anak-anak," kata dia seusai menghadiri peringatan ulang tahun ke-24 organisasi pemberdayaan perempuan, Yayasan Hapsari, di Grha Sabha Pramana, UGM, pada Sabtu, 6 Desember 2014.
Keluhan itu berupa banyaknya siswa yang merasa terpaksa mengikuti jam belajar terlalu panjang. Adapun para guru mengeluh energinya terforsir untuk mengikuti penerapan kurikulum ini.
Menurut Yohana, kurikulum 2013 memang sebaiknya diuji dulu di sejumlah sekolah pada daerah-daerah tertentu. Tujuannya untuk melihat kualitas konsep kurikulum tersebut. "Saya sudah membahas ini dengan menteri Anies." (Baca: Menteri Anies Baswedan Stop Kurikulum 2013)
Dia mengkritik kecenderungan kurikulum di Indonesia yang kerap berubah-ubah konsepnya ketika ada pergantian menteri yang membawa gagasan baru. Sayangnya, penerapan kurikulum baru sering melupakan konteks sosial dan budaya yang berbeda-beda antar daerah. "Kurikulum kita keep changing (terus berubah) dari dulu," kata dia.(Baca: Anies Batalkan Kurikulum 2013, Guru: Tepat Sekali)
Semestinya, menurut Yohana, penggantian kurikulum didahului dengan analisis kebutuhan para siswa di masing-masing daerah yang memiliki banyak perbedaan. Proses evaluasi terhadap kurikulum lama dan fase pengujian konsep baru harus selalu ada. "Kalau tidak, akan macet seperti sekarang (kurikulum 2013)," kata dia.
