Koalisi Kawal Pemilu melakukan aksi demo mengecam pengesahan RUU Pilkada di Bundaran HI, Jakarta, 28 September 2014. Aksi tersebut mengecam dan menentang pengesahan RUU Pilkada yang dipilih DPRD melalui rapat paripurna di DPR. TEMPO/Dasril Roszandi
TEMPO.CO, Jakarta - Lingkaran Survei Indonesia merilis hasil jajak pendapat terbaru menyikapi Musyawarah Nasional IX Golkar di Nusa Dua, Bali. Hasil survei itu menunjukkan popularitas Golkar semakin turun karena sikap partai menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. (Baca: Menteri Yasonna Soal SBY: Dia Pengkhianat Duluan)
Peneliti LSI, Ardian Sopa, mengatakan sebesar 82,70 persen publik dari 1.200 responden menyayangkan sikap Golkar yang mendukung Pilkada melalui DPRD. "Hanya 9,3 persen publik yang menyatakan mereka mendukung sikap partai beringin," kata dia, Jumat, 5 Desember 2014. Sebanyak 8 persen responden menjawab tidak tahu. (Baca: Jokowi Untung Golkar Tolak Perpu Pilkada, Kok Bisa?)
Menurut Adrian, hasil Munas yang menjadi sikap partai itu disayangkan responden karena membawa Golkar berhadapan dengan sentimen mayoritas pemilih yang merasa haknya berdemokrasi dirampas. "Publik juga menilai Golkar mengkhianati slogannya sendiri yaitu 'suara Golkar suara rakyat'," katanya. (Baca: SBY Serukan Merapat ke PDIP)
Survei ini, kata Ardian, dilakukan melalui quick poll pada tanggal 3-4 Desember 2014, dengan menggunakan metode multistage random sampling. Sebanyak 1.200 responden di 33 provinsi di Indonesia dilibatkan dalam survei ini. Margin error kurang lebih 2,9 persen. (Baca: Perpu Pilkada, 'Tak Ada Koalisi Permalukan SBY')
Selain itu, sikap Golkar akan menjadi blunder dalam Pemilu 2019 karena dicap sebagai partai yang merampas hak rakyat. "Golkar bisa menjadi musuh bersama, dan potensial di-bully publik dalam waktu dekat," kata Adrian. (Baca juga: Kata Laica Marzuki Soal Penolakan Perpu Pilkada)
