Presiden Joko Widodo memberi sambutan dengan didampingi mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat upacara lepas sambut di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 20 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan Partai Golongan Karya mengingkari kesepakatan bersama dalam mendukung Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pemilihan Kepala Daerah Langsung. SBY menyebut Golkar melanggar nota perjanjian yang disepakati saat Partai Demokrat hendak bergabung dengan Koalisi Merah Putih dalam kepemimpinan parlemen. (Baca: Tolak Perppu, Kubu Prabowo Sebut SBY Pembohong)
"Waktu itu, Partai Demokrat bersedia bersama Koalisi Merah Putih dalam kepemimpinan DPR dan MPR, dgn syarat (mutlak) KMP harus menyetujui dan mendukung Perppu. Kini, secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip," tulis SBY di akun Twitter resminya, @SBYudhoyono, Kamis malam, 4 Desember 2014. (Baca: Jokowi Janji Perjuangkan Pilkada Langsung)
Dengan perubahan sikap Golkar ini, SBY menyerukan agar pimpinan partainya mulai merapat ke Koalisi Indonesia Hebat agar Perpu Pilkada tidak diubah. "Bagi saya, politik juga tentang kebenaran. Politik akan indah jika para pelakunya sungguh memegang etika dan juga bisa dipercaya," cuit SBY. (Baca: Dikibuli Golkar, Demokrat: Sudah Biasa Itu)
Selama satu jam, SBY mencuit 15 pernyataan soal sikapnya terkait dengan Perpu Pilkada. SBY memposisikan dirinya sebagai presiden yang mengeluarkan kebijakan tersebut dan Ketua Umum Demokrat. (Baca: Alasan Koalisi Prabowo Bernafsu Tolak Perpu Pilkada)
Ketika menuliskan pendapatnya, SBY mengaku sambil memegang nota kesepakatan bersama enam partai tertanggal 1 Oktober 2014. Keenamnya yakni Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan. Nota tersebut ditandatangani ketua umum dan sekretaris jenderal masing-masing oleh partai. (Baca: Soal Perpu Pilkada, Ruhut: Golkar Jilat Ludah)
"Nota Kesepakatan ini saya terima tgl 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan pimpinan DPR RI," kata SBY. Demokrat, menurut SBY, tak akan bekerja sama dengan pihak yang tak konsisten dan ingkar janji seperti Golkar. (Baca juga: Pemerintah Minta DPR Terima Perpu Pilkada)
