Politikus Hanura: Fuad Amin Cenderung Otoriter  

Reporter

Rabu, 3 Desember 2014 08:48 WIB

Tersangka kasus dugaan suap suplai gas, Fuad Amin, dihadang wartawan di gedung KPK, Jakarta, 2 Desember 2014. Ketua DPRD sekaligus mantan Bupati Bangkalan, diciduk KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Hati Nurani Rakyat, Farid Al Fauzi, berkomentar soal gaya kepemimpinan Fuad Amin, politikus Partai Gerindra yang dicokok KPK karena tertangkap tangan menerima uang suap. (Fuad Amin Ditangkap KPK, Ini Motif Suapnya)

Menurut Farid, Fuad sebenarnya sosok yang tegas. Namun ketegasannya terkadang melampaui batas sehingga cenderung otoriter. "Kalau Fuad, otoriter gaya Madura-lah," ujarnya kepada Tempo di Jakarta, Selasa, 2 Desember 2014. (Hitung Duit Fuad Amin, KPK Butuh Waktu Tujuh Hari)

Sikap otoriter ini, menurut Farid, dipengaruhi oleh modal sosial Fuad yang kuat. "Semua orang yang punya modal sosial kuat biasanya cenderung otoriter." (Misteri Ceceran Duit di Rumah Fuad Amin)

Fuad dikenal sebagai tokoh dan aktivis yang sangat disegani di Bangkalan. Keluarganya adalah keturunan kiai. Farid sendiri mengaku masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Fuad. Farid di Partai Hanura, sedangkan Fuad Partai Gerindra. Keduanya adalah rival ketika memperebutkan kursi calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan. Pada pilkada tersebut, Fuad menang. (Selain Suap, Tiga Kasus Ini Bisa Jerat Fuad Amin)

Nah, ketika menjabat Bupati Bangkalan itulah, Fuad diduga menerima suap. Ia pun ditangkap KPK pada Selasa dinihari. KPK menyita barang bukti berupa koper dan tas besar berisi uang total Rp 700 juta dan surat berharga. Menurut KPK, ketika masih menjabat Bupati Bangkalan, Fuad berkali-kali menerima suap. Saat penangkapan, uang tersebut menyangkut pembayaran ke badan usaha milik daerah terkait dengan suplai gas. (KH Fuad Amin Ditangkap, KPK Terbitkan Sprindik)

DEWI SUCI RAHAYU

Terpopuler:
Gubernur FPI Fahrurrozi Menunggak Iuran Warga
Hari Ini, Gubernur FPI Batal Blusukan
KPK Iming-imingi Suryadharma Ali Diskon Hukuman
Fuad Amin: Dugaan Ijazah Palsu sampai Suap Migas

Berita terkait

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

8 menit lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

38 menit lalu

Pemkot Surabaya Raih Nilai 97 Persen Percepatan Pencegahan Korupsi

Nilai capaian MCP Pemkot Surabaya di atas nilai rata-rata Provinsi Jatim maupun nasional.

Baca Selengkapnya

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

41 menit lalu

KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR

Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

3 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR, Polisi Berjaga-jaga di Beranda

Terlihat belasan polisi bersenjata berjaga di beranda Kantor Setjen DPR yang sedang digeledah tim penyidik KPK.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

4 jam lalu

KPK Geledah Kantor Setjen DPR

Sebelumnya, KPK sedang menyidik dugaan korupsi rumah dinas DPR.

Baca Selengkapnya

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

7 jam lalu

Alexander Marwata Bantah Konflik Nurul Ghufron dengan Albertina Ho Sebagai Upaya Pelemahan KPK

Alexander Marwata membantah konflik yang sedang terjadi antara Nurul Ghufron dan anggota Dewas KPK Albertina Ho tidak ada kaitan dengan pelemahan KPK.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

11 jam lalu

Nurul Ghufron Didesak Mundur, Alexander Marwata: Jangan Berasumsi atau Berandai Andai

"Apa alasannya (Nurul Ghufron) mundur? Mari menghormati proses yang sekarang berjalan," kata Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

17 jam lalu

KPK Terima 214 CPNS Baru di 19 Unit Kerja

KPK berharap ke depannya, paraCPNS baru ini dapat menjaga nama baik lembaga dalam menjalankan tugasnya.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

19 jam lalu

KPK Sita Rp 48,5 Miliar dari Berbagai Rekening Orang Kepercayaan Mantan Bupati Labuhanbatu

KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Januari 2024 lalu terhadap Erik Adtrada Ritonga yang saat itu menjabat Bupati Labuhanbatu

Baca Selengkapnya

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

23 jam lalu

Aktivis Laporkan Pj Wali Kota Yogyakarta ke Gubernur DIY hingga Ombudsman, Ini Alasannya

Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Pj Wali Kota Yogyakarta Singgih Rahardjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK dan Ombudsman

Baca Selengkapnya