Demokrat Tanya Dua Hal Ini ke Jokowi  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Selasa, 2 Desember 2014 18:05 WIB

Benny K Harman. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 60 anggota Dewan dari Fraksi Demokrat menggunakan hak mengajukan pertanyaan kepada Presiden Joko Widodo, terkait dengan kebijakan mengubah nomenklatur kementerian dan menaikkan harga BBM. Hak yang digunakan tersebut di luar wacana pengajuan hak interpelasi oleh DPR pada Presiden.

"Hak mengajukan pertanyaan ini melekat pada setiap anggota Dewan. Kalau interpelasi harus melalui kesepakatan paripurna dan diajukan sebagai hak DPR," kata politikus Demokrat, Benny K. Harman, di sidang paripurna DPR, Selasa, 2 Desember 2014. (Baca: Dituding Politik Dua Kaki, Ini Pembelaan Demokrat)

Benny kemudian membacakan surat yang berisi dua pertanyaan kepada Jokowi. Menurut Benny, pertanyaan tersebut diajukannya dalam sidang paripurna karena tidak ada forum lain yang menyediakan ruang untuk itu. (Baca: Kata Ruhut Soal Saling Sindir Jokowi-SBY)

Dua pertanyaan yang dibacakan Benny mewakili seluruh anggota Dewan dari Partai Demokrat terkait dengan kenaikan harga BBM dan pengalihan subsidi yang dilakukan Jokowi. Pertama, Demokrat menanyakan apa urgensi Presiden menaikkan harga BBM pada saat harga minyak dunia sedang turun di bawah asumsi makro APBN 2014? Fraksi Demokrat menganggap keputusan menaikkan harga BBM tidak tepat karena belum lama ini tarif dasar listrik dan harga gas naik. (Baca: Fraksi Demokrat Ajukan Hak Bertanya Soal BBM)

Pertanyaan kedua, dari mana sumber dana untuk Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Kesejahteraan Sosial? "Dana untuk KIS, KIP, dan KKS tidak ada dalam nomenklatur APBN 2014, jadi dari mana dananya diambil?" ujar Benny. (Baca: Ruhut: Demokrat Tolak Dukung Hak Interpelasi)

Pembacaan surat itu diinterupsi oleh sejumlah peserta sidang yang mengingatkan tak tercantum dalam agenda sidang paripurna. Pimpinan sidang, Taufik Kurniawan, segera memotong Benny dan memintanya menyerahkan materi yang dibaca kepada pimpinan DPR. (Baca: Demokrat Abu-abu, dari Pemilu sampai Interpelasi)

Seusai sidang, Benny berujar, pengajuan hak bertanya itu di luar wacana interpelasi dari Koalisi Merah Putih. Pertanyaan Demokrat, kata Benny, akan disampaikan langsung kepada Jokowi melalui pimpinan DPR. "Kalau jawaban Presiden tidak memuaskan, baru kita tingkatkan ke hak interpelasi," katanya. (Baca juga: Interpelasi Jokowi, Demokrat Malu-malu Mau)

MOYANG KASIH DEWIMERDEKA

Topik terhangat:
Golkar Pecah | Wakil Ahok | Kasus Munir | Susi Pudjiastuti

Berita terpopuler lainnya:
FPI Pilih Gubernur Jakarta Fahrurrozi. Siapa Dia?
Risiko jika Jokowi Tenggelamkan Kapal Ilegal
Muhammad, Nama Bayi Lelaki Terpopuler di Inggris

Berita terkait

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

4 jam lalu

Diperpanjang hingga 2061, Ini Kronologi Kontrak Freeport di Indonesia

Pemerintah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia hingga 2061 setelah kontrak mereka berakhir pada 2041 dengan kompensasi penambahan saham 61%

Baca Selengkapnya

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

4 jam lalu

Gibran Sebut Siapkan Roadmap Soal Partai Politiknya ke Depan

Gibran mengaku telah memiliki roadmap untuk partai politik yang dipilihnya setelah tak bergabung lagi dengan PDIP.

Baca Selengkapnya

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

6 jam lalu

Apple dan Microsoft Bilang ke Jokowi Mau Investasi di Indonesia, Ahli ICT Beri Catatan Ini

Ahli ini menyatakan tak anti investasi asing, termasuk yang dijanjikan datang dari Apple dan Microsoft.

Baca Selengkapnya

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

7 jam lalu

Kontrak Freeport Diperpanjang hingga 2061, Bahlil: Kita Kembalikan Milik Orang Indonesia

Pemerintah bakal memperpanjang kontrak PT Freeport hingga 2061. Menteri Bahlil Lahadalia klaim Freeport sudah jadi perusahaan milik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

8 jam lalu

Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tekankan Pentingnya Jaga Keseimbangan Harga

Presiden Joko Widodo, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak

Baca Selengkapnya

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

8 jam lalu

Hardiknas 2024: Jokowi dan Nadiem Makarim Sampaikan Pesan Ini

Apa pesan Presiden Jokowi dan Mendikburistek Nadiem Makarim dalam peringatan Hardiknas 2024?

Baca Selengkapnya

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

8 jam lalu

Harga Jagung Anjlok karena Panen Raya, Jokowi: Kurang Baik untuk Petani

Jokowi mengatakan panen raya jagung terjadi mulai dari Sumbawa Barat, Dompu, hingga Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

9 jam lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

9 jam lalu

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.

Baca Selengkapnya

Timnas U-23 Indonesia vs Irak Digelar Malam Ini, Jokowi: Menang, Insyaallah

10 jam lalu

Timnas U-23 Indonesia vs Irak Digelar Malam Ini, Jokowi: Menang, Insyaallah

Jokowi optimistis Timnas U-23 Indonesia bisa mengalahkan Irak dalam laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U-23 2024 Kamis malam ini.

Baca Selengkapnya