SBY dan Joko Widodo tiba di gedung DPR/MPR, di Jakarta, Senin 20 Oktober 2014. AP/Mark Baker
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo dan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono seolah "saling sindir" di media sosial. Jokowi dalam akun Facebook miliknya Ir H Joko Widodo, Jumat, 28 November 2014 malam, menulis status seakan menjawab cuitan Twitter akun @SBYudhoyono, Jumat siang, tentang kepemimpinan diktator dan tirani. (Baca: SBY: Selalu Dibenarkan, Pemimpin Bisa Jadi Tiran)
Jokowi menulis basis kepemimpinan dalam demokrasi adalah kepercayaan, dan kepercayaan itu dibangun diantaranya oleh rekam jejak, ketulusan hati dan kesungguhan dalam bekerja.
"Kepemimpinan yang dipercaya diperoleh melalui kesadaran rakyat atas tujuan tujuan negara, sementara kepemimpinan tirani adalah membungkam kesadaran rakyat bisa itu dengan bayonet atau pencitraan tanpa kerja," tulis Jokowi.
Ia juga menyebut hal penting dalam kepemimpinannya. "Dan dalam kepemimpinan saya hal paling penting adalah membangun kepercayaan rakyat dengan kesadaran penuh bahwa ada tujuan-tujuan besar negara ini menuju kemakmuran Indonesia Raya," kata dia.
Postingan Jokowi ini muncul sekitar enam jam setelah kicauan terakhir SBY di Twitter. SBY dalam "kuliat twit" atau "kultwit" mengingatkan pemimpin untuk tidak selalu dibenarkan agar tidak menjadi diktator atau tiran.
"Petik pelajaran di dunia. Pemimpin yg selalu dibenarkan apapun perkataan & tindakannya, tak disadari bisa menjadi diktator atau tiran. *SBY*," demikian cuitan SBY.
"Setiap pemimpin pastilah ingin berbuat yg terbaik. Tidak ingin jadi diktator atau tiran & kemudian harus jatuh, spt yg kerap terjadi. *SBY*," katanya.
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
14 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
