Kartu Sehat Bodong, DPW NasDem Digeruduk Warga  

Reporter

Jumat, 28 November 2014 17:23 WIB

Presiden RI Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek, meluncurkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat, di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat, Senin, 3 November 2014. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Pekanbaru - Sebanyak 30 warga Pekanbaru menggeruduk kantor DPW Partai NasDem di Jalan Gajah Mada, Pekanbaru, Jumat, 28 November 2014. Warga menuntut kejelasan kartu sehat dan kartu pintar yang dikeluarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru dari NasDem, Fikri Hamdani Wahyudi, yang ternyata bodong.

"Kartu yang diberikan kepada warga itu tidak bisa digunakan sama sekali," kata warga Pekanbaru, Lely Pakpahan, kepada wartawan, Jumat, 28 November 2014.

Menurut Lely, kartu tersebut sudah disebar Fikri sebanyak 1.000 lembar saat kampanye calon anggota legislatif beberapa waktu lalu kepada warga Kecamatan Bukit Raya dan Marpoyan Damai. Melalui kartu tersebut, Fikri, yang saat ini sudah menjadi anggota DPRD Pekanbaru, berjanji memberikan pelayanan kesehatan gratis dan memberikan beasiswa pendidikan bagi anak sekolah berprestasi.

Namun ternyata kartu tersebut sama sekali tidak bisa digunakan di klinik mana pun. Begitu pula beasiswa yang dijanjikan juga tidak pernah terealisasi.

Saat ditemui warga yang meminta penjelasan, Fikri selalu saja menghindar. Nomer telepon seluler yang disebarnya kepada warga saat kampanye sudah tidak aktif lagi. "Fikri sudah melakukan pembohongan publik. Kartu sehat itu tidak berlaku di mana pun," ujarnya.

Lely pun menjadi bulan-bulanan warga karena turut menyebarkan kartu sehat saat menjadi tim sukses Fikri. "Saya terganggu setiap hari didatangi warga untuk menagih janji," tuturnya.

Sekretaris DPW Partai NasDem Pandapotan Sitindaon mengaku sudah menerima aspirasi masyarakat. Menurut dia, kartu sehat yang dijanjikan Fikri bukan dikeluarkan oleh Partai NasDem, melaikan dikeluarkan oleh Fikri sendiri. Namun partai akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Sebab, dalam kartu tersebut, Fikri telah mengumbar atribut Partai NasDem. "Kami akan panggil dia. Walau bagaimana pun, dia harus tepati janji kepada masyarakat."

Pandapotan belum bisa menjelaskan sanksi yang bakal diberikan kepada Fikri karena telah melakukan pembohongan publik. "Kalau sangsi, nanti kami putuskan setelah rapat," ujarnya.

Sementara itu, Fikri membantah tuduhan masyarakat. Dia mengaku telah membangun klinik gratis untuk warga di Jalan Arifin Ahmad Nomor 113 dengan nama Klinik Sehat Madani. Hanya saja, tutur dia, klinik tersebut baru saja dibangun dan diresmikan. "Masih banyak warga yang belum tahu dan masih kurang sosialisasi," katanya saat dihubungi Tempo.

Fikri memastikan kliniknya sudah beroperasi dan bisa menerima warga yang memiliki kartu sehat itu. Namun hal ini tak banyak diketahui oleh masyarakat. Sedangkan untuk janji pemberian beasiswa, kata dia, saat ini belum bisa direalisasikan. Sebab, APBD 2015 sudah disahkan sebelum dia dilantik. "Kami akan anggarkan di APBD perubahan dan APBD 2016 nanti," ujarnya.

RIYAN NOFITRA

Berita Terpopuler:
Pertimbangan MK Jika Jokowi Dimakzulkan
Jurus Saling Kunci Jokowi dengan Koalisi Prabowo
Usulan Ditolak, Ahok: Bu Mega Senyum-senyum Saja
Kisruh Golkar, Akbar Ingin Bertemu Agung
Ini Isi Surat Anas dan Akil ke Kepala Rutan KPK


Berita terkait

Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi

6 hari lalu

Koalisi Prabowo Rangkul PKB dan Partai Nasdem Bahayakan Demokrasi

Upaya Koalisi Prabowo merangkul rival politiknya dalam pemilihan presiden seperti PKB dan Partai Nasdem, berbahaya bagi demokrasi.

Baca Selengkapnya

Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

8 hari lalu

Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

Gibran Rakabuming Raka menyebut akan mengevaluasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar lebih tepat sasaran.

Baca Selengkapnya

Syahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem

43 hari lalu

Syahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem

JPU KPK dalam dakwaannya menyatakan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menggunakan uang sebesar Rp 40.123.500 untuk kepentingan NasDem.

Baca Selengkapnya

Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

44 hari lalu

Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

Dalam konteks Pemilu, efek ekor jas mengacu ke bagaimana keputusan pemilih pada satu posisi pemilihan bisa pengaruhi hasil dari posisi pemilihan lain.

Baca Selengkapnya

Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

44 hari lalu

Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

Ketua Partai NasDem Malaysia Tengku Adnan mengatakan usulan menambah jumlah pemilih Kotak Suara Keliling atau KSK datang dari PPLN Kuala Lumpur.

Baca Selengkapnya

Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

56 hari lalu

Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

Fraksi Partai Nasdem belum mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Surya Paloh untuk menandatangani persetujuan hak angket.

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

29 Februari 2024

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

Untuk membuat SKCK, masyarakat kini wajib menjadi peserta program JKN BPJS Kesehatan per 1 Maret 2024. Bagaimana prosedurnya?

Baca Selengkapnya

Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

26 Februari 2024

Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh bukan sekadar silaturahmi biasa.

Baca Selengkapnya

Prediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024

22 Februari 2024

Prediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024

Jika DPR tidak siap untuk menggunakan hak angket dugaan kecurangan, capres Ganjar Pranowo akan mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

24 Januari 2024

Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

Presiden Jokowi menyebutkan sebanyak 267 juta masyarakat Indonesia memiliki kartu BPJS Kesehatan yang juga melayani pasien dengan penyakit berat.

Baca Selengkapnya