Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono (tengah) didampingi Priyo Budi Santoso dan Muladi (kanan) membuka rapat pleno Partai Golkar di DPP Golkar, Jakarta, 25 November 2014. ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta: Pembentukan Presidium Penyelamat Golkar ditenggarai sebagai manuver untuk mengalihkan dukungan Partai Golkar dari koalisi pendukung Prabowo. Mantan anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar, Hajriyanto Y. Thohari, mengakui gejala tersebut. "Ada kecenderungan itu walaupun final," ujarnya, Kamis, 27 November 2014. (Baca: Organisasi Pendiri Golkar Tolak Munas Kubu Ical)
Menurut Hajriyanto, pengalihan dukungan koalisi terlihat dari sikap sebagian anggota presidium yang menginginkan Golkar berada dalam pemerintahan. Namun, kata dia, orientasi politik itu bukanlah pilihan yang taktis bagi masa depan partai.
"Kabinet kan sekarang sudah terbentuk. Iya kalau presiden-nya mau memberi kursi. Kalau tidak, gimana?" dalihnya.
Sosok Agung Laksono yang kini menjabat Ketua Presidium Penyelamat Golkar merupakan rival bagi kepemimpinan Aburizal Bakrie. Ia pernah dipecat Ical, panggilan Aburizal, dari jajaran kepengurusan partai lantaran mendukung pencalonan pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Padahal sikap Golkar saat itu mendukung pencalonan Prabowo-Hatta Rajasa. (Baca: Ical Vs Presidium Golkar: Siapa Bakal Menang?)
Bagi Hajriyanto, pilihan yang paling ideal adalah mengembalikan posisi partai pada rel konstitusionalisme. Fungsi pengawasan yang mereka miliki lewat wakil di parlemen tidaklah harus berada dalam barisan koalisi pendukung Prabowo. "Ini jalan ketiga yang diatur dalam konstitusi. Koalisi Merah Putih itu kan tidak ada dalam konstitusi kita," katanya.
Hajriyanto yakin Golkar bisa memaksimalkan fungsi tersebut. Sebagai partai yang berpengalaman, Golkar wajib menjaga kemandiriannya dan tidak tergoda oleh intervensi siapa pun.
"Memang tidak ada independensi yang mutlak. Di situ pasti ada kepentingan. Tapi hendaknya itu diletakkan dalam konteks etika politik dan asas kepatutan," katanya. (Baca: Agung Laksono Heran DPD Provinsi Dukung Munas 2014)
