Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yudi Chrisnandi menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) setibanya di Gedung KPK Jakarta, Rabu 5 November 2014. Yudi merupakan menteri pertama dari Kabinet Kerja yang melaporkan LHKPN ke KPK. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Rencana boikot para menteri Kabinet Kerja terhadap undangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai intruksi Presiden Joko Widodo belum seluruhnya kompak. Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago akan tetap menghadiri undangan DPR, tanpa mengindahkan titah itu. "Ya, akan datang," ujarnya. (Baca: Hari Ini DPR Bahas Edaran Larangan Menteri)
Menurutnya, undangan yang disampaikan DPR wajib untuk didatangi. Akibat perselisihan internal yang terjadi di kalangan parlemen, pemerintah memilih menahan diri. "Kalau dianggap perlu oleh sejumlah fraksi anggota dewan, ya, enggak apa-apa," ujarnya.
Namun kondisi itu tidak berlaku bagi Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Ia tetap mengikuti arahan bosnya untuk menolak hadir pada undangan parlemen. "Sekarang, kan, masih ada masalah internal di DPR, jadi kami berikan kesempatan menyelesaikan masalahnya setelah itu baru hadir," paparnya. (Baca: Jokowi Larang Menteri ke DPR, Ini Sebabnya)
Akurnya dua kolisi di parlemen, kata dia, penting untuk mendukung program pemerintah. Sehingga diharapkan dalam waktu dekat semua persoalan tersebut segera usai. "Begitu selesai maka pemerintah akan hadir," ujarnya. (Baca: NasDem: Larang Menteri Rapat di DPR, Jokowi Bijak )
Ketegangan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di kabinet masih berlangsung. Meskipun sudah islah, riakan kecil terhadap perbedaan pandang mengenai komposisi alat kelengkapan dewan masih mengemuka. Walhasil, dua bulan dilantik, belum sekali pun mereka melakukan pembahasan undang-undang sebagaimana fungsinya.
