Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Wibowo menjawab pertanyaan awak media dalam jumpa pers di ruang KK V Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Rabu, 29 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Arif Wibowo, mengatakan pihaknya tidak akan menggagalkan interpelasi Presiden Joko Widodo terkait kenaikan harga bahan bakar mesin. Namun, kata dia, PDIP akan menolak interpelasi saat sidang paripurna. (Baca: Peta Kekuatan Interpelasi Jokowi di DPR)
"Kami tidak dalam konteks menggagalkan interpelasi, tapi kami sampaikan seharusnya pakai hak bertanya dulu," ujar dia kepada Tempo di kompleks parlemen, Selasa, 25 November 2014.
Saat ini, sekitar 157 anggota dari beberapa fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih telah menandatangani usulan interpelasi. Menurut Arif, usulan penggunaan hak tersebut terlalu prematur karena tidak ada kondisi yang mendesak. (Baca: Begini Skenario Interpelasi BBM Versi Golkar)
Politisi kelahiran Madiun itu pun menduga ada beberapa kelompok di DPR yang sengaja menjegal, bahkan berniat menggulingkan Presiden Joko Widodo. "Maka, saran saya, gunakan saja hak bertanya. Di situ, anggota Dewan bisa tanya sedetil-detilnya.
Bila interpelasi dilaksanakan, kata Arif, maka akan terjadi kegaduhan politik. Padahal sekarang ini, menurut ia, DPR mulai solid dan bisa menjalankan tugas secara optimum.
