Ditolak DPR, Busyro Tetap Bisa Pimpin KPK?
Selasa, 25 November 2014 16:43 WIB
ANTARA/Reno Esnir
TEMPO.CO , Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem Jhonny J. Plate mengatakan tidak boleh ada kekosongan komisioner di Komisi Pemberantasan Korupsi meski terjadi kisruh dan penolakan di DPR. Bahkan, menurut dia, bisa saja Busyro Muqoddas dipertahankan untuk mencegah hal itu. "Bisa saja Busyro diteruskan sampai satu tahun berikutnya. Secara hukum perlu dilihat dulu, ya," ujar Jhonny di DPR, Selasa, 25 November 2014. Hingga saat ini, belum ditentukan siapa yang akan mengisi posisi Busyro di KPK. Kedua calon pilihan panitia seleksi, Busyro dan Roby Arya Brata, ditolak oleh DPR karena proses seleksinya dianggap tak transparan. Jhonny berkata, penetapan Busyro sebagai pemimpin temporer kemungkinan bisa dilakukan dengan amanat Presiden Joko Widodo. Namun hal itu masih harus dikaji secara hukum. Dengan kondisi sekarang, di mana banyak kisruh pada tubuh Dewan, menurut Busyro, penetapan pimpinan KPK terancam molor. Alasannya, terlalu banyak hal yang harus ditangani, dari UU MD3 hingga masalah alat kelengkapan dan pimpinan Dewan. "Saya masih optimistis penetapan pimpinan KPK bisa dilaksanakan sebelum reses," ujarnya.DEWI SUCI Berita Terpopuler: Siapa 18 Inisiator Interpelasi Jokowi Soal BBM? Jokowi Akui Larang Menteri Rapat Bersama DPR Rapat Pleno Golkar Ricuh Diserbu Massa Tren Koruptor Bergeser ke Ibu-ibu dan PNS Muda Peta Kekuatan Interpelasi Jokowi di DPR
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
18 jam lalu
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
23 jam lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
1 hari lalu
Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
2 hari lalu
Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
2 hari lalu
Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok
Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.
Baca Selengkapnya
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
2 hari lalu
Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya
PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.
Baca Selengkapnya
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
5 hari lalu
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Baca Selengkapnya
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
5 hari lalu
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Baca Selengkapnya
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
6 hari lalu
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Baca Selengkapnya
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
6 hari lalu
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
2 jam lalu
3 jam lalu
4 jam lalu
5 jam lalu
6 jam lalu
7 jam lalu
21 jam lalu
21 jam lalu
21 jam lalu
1 hari lalu