Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai pemerintah yang akan rugi apabila melarang menteri ke DPR. Sebabnya, tanpa DPR, pemerintah tak akan dapat anggaran. "Mereka mau dapat anggaran dari mana? Mau ketuk APBN-P sendiri di Istana?" ujar Fadli di kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Selasa, 25 November 2014. (Baca: Jokowi Akui Larang Menteri Rapat Bersama DPR)
Menurut Fadli, dalam konstitusi jelas tercantum fungsi kontrol DPR. Apabila tak mau dikontrol, berarti pemerintah mengingkari konstitusi. Ia mengatakan, meski para menteri baru sebulan bekerja, hal itu tidak bisa jadi alasan untuk tak mau memberikan penjelasan. "Ada aturannya. Kalau sampai tiga kali tak datang, bisa dipanggil paksa," ujar Fadli.
Fadli mengaku yakin masalah antara pemerintah dan DPR ini akan selesai dalam waktu dekat. Sebabnya, kondisi di parlemen sudah sangat kondusif. "Semua komisi juga hampir penuh, tinggal satu fraksi yang belum menyerahkan nama. Saya harap pemerintah mau merevisi edaran ini," ujar Fadli.
Kemarin, Presiden Joko Widodo mengakui larang menteri kabinet dan jajaran kementerian menghadiri rapat dengar pendapat bersama DPR. Larangan ini diwujudkan dalam bentuk surat edaran yang dikirim Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada semua menteri. (Baca: Mengapa Rini Soemarno Tunda Rapat dengan DPR?)
Menurut Jokowi, para menteri dan jajaran kementerian baru bisa menghadiri rapat bersama di Senayan jika perseteruan di Dewan benar-benar selesai. (Baca: Jokowi Larang Menteri ke DPR, Ini Sebabnya)
