TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah elemen yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menyarankan pemerintah membentuk tim investigasi independen terkait dengan konflik Polri dan Tentara Nasional Indonesia. Koordinator Koalisi, Haris Azhar, mengatakan tim investigasi ini untuk merumuskan strategi yang berkesinambungan guna menyelesaikan konflik Polri-TNI itu. (Baca: Anggota TNI Penikam Brimob Serahkan Diri)
"Menciptakan regulasi terkait model penyelesaian yang melibatkan kedua institusi di kemudian hari," ujar Haris, yang juga Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, dalam pernyataan pers yang diterima wartawan, Senin, 24 November 2014. Rekomendasi ini, kata Haris, untuk menanggapi baku tembak TNI versus Polri di wilayah hukum Batam sejak Rabu pagi, 19 November 2014. (Baca: Bentrok TNI Vs Polri, Sutarman: Batam Sudah Aman)
Bentrokan itu menewaskan satu anggota TNI dari kesatuan Batalyon Yonif 134/TS, Praka J.K. Marpaung. Adapun seorang warga sipil terluka.
Koalisi, kata Haris, juga merekomendasikan agar pemerintah menuntaskan agenda reformasi sektor keamanan. Di antaranya amendemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Peninjauan Ulang terhadap Komando Teritorial (Kodam-Koramil). (Baca: Jokowi Minta Pelaku Bentrok TNI-Polri Dihukum)
Haris juga merekomendasikan agar segala bisnis-bisnis ilegal yang melibatkan Kepolisian dan TNI dihilangkan. Namun, Haris melanjutkan, ini harus disertai dengan peningkatan kesejahteraan dari kedua institusi melalui pembiayaan negara yang terukur, transparan, dan akuntabel. "Bentrokan masih kental dengan latar belakang praktek-praktek bisnis ilegal dari kedua institusi yang bersaing dalam suatu wilayah."
