TEMPO.CO, Bogor - Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo meminta Presiden Joko Widodo memperluas kewenangan gubernur terhadap para bupati dan wali kota yang berada di bawah mereka.
"Kami berharap pengendalian para bupati dan wali kota bisa dilakukan," kata Syahrul dalam acara pengarahan Presiden Joko Widodo kepada para gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, 24 November 2014. (Baca: 34 Gubernur Tak Ingin Asal Dituduh Korupsi.)
Menurut Gubernur Sulawesi Selatan ini, pengendalian langsung terhadap bupati dan wali kota akan memaksimalkan peran gubernur di daerah. Dia yakin kendali langsung dari gubernur akan memudahkan koordinasi dan membuat pemerintahan di daerah berjalan lebih harmonis. (Baca: Gubernur Minta 'Sangu' Rp 1 Triliun ke Jokowi.)
Penambahan wewenang bagi gubernur, menurut Syahrul, juga akan memudahkan pemerintah provinsi melakukan pengawasan di daerah. Gubernur akan lebih leluasa memberikan sanksi dan penghargaan untuk mendorong perbaikan kinerja bupati dan wali kota. "Saya kira pengendalian ini pun bisa dilakukan lebih baik dalam koridor mendapatkan arahan dan bimbingan langsung dari Menteri Dalam Negeri," kata Syahrul. (Baca juga: Hari Ini Jokowi Terima Curhat Para Gubernur.)
Senin siang ini, 24 November 2014, Syahrul bersama 33 gubernur dari seluruh Indonesia berkumpul di Istana Negara Bogor untuk mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo. Selain para gubernur, hadir juga sejumlah menteri kabinet. Antara lain Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno; Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Adrinof Chaniago; dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Acara dimulai pukul 10.00 WIB.
Anggota DPR Soroti Perpanjangan Masa Jabatan Pj Kepala Daerah: Berpotensi Ilegal Jika Diperpanjang Lagi
31 hari lalu
Anggota DPR Soroti Perpanjangan Masa Jabatan Pj Kepala Daerah: Berpotensi Ilegal Jika Diperpanjang Lagi
Anggota Komisi II DPR RI Endro Suswantoro Yahman menyoroti kemungkinan perpanjangan masa jabatan beberapa penjabat (Pj) kepala daerah menjadi ilegal jika dilakukan lagi tahun ini. Sebabnya, kata Endro, beberapa Pj Gubernur, Wali Kota, atau Bupati telah menjalani masa jabatan maksimal yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023.
