Ketua MK Hamdan Zoelva, memutus sidang pembacaan putusan permohonan terhadap uji materi UU MD3, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 29 September 2014. MK putuskan menolak permohonan uji materi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) mendukung pernikahan beda agama yang diujimaterikan di Mahkamah Konstitusi. Konferensi mendukung pemohon yang menggugat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Baca: Bagi Buddha, Nikah Beda Agama Itu Jodoh)
“Pernikahan merupakan hak asasi setiap individu. Dengan adanya pasal 2 ayat (1) mempersempit kewenangan warga negara dalam mendapatkan hak menikah,” kata perwakilan KWI, Romo Purbo Tamtomo, saat memberikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Senin, 24 November 2014. “Negara harus melindungi hak warga negara dalam pernikahan.”
Purbo menjelaskan, berdasarkan pengalaman di masyarakat, ketentuan pasal 2 ayat (1) menimbulkan kesulitan untuk warga negara yang dalam kenyataan hidupnya ingin menikah dalam suatu perkawinan beda agama. “Banyak dijumpai mereka yang menikah beda agama dan sudah diteguhkan perkawinannya menurut agama tertentu mendapat kesulitan di pencatatan sipil,” ujar Purbo. (Baca: Istri Gus Dur: Nikah Beda Agama Lebih Baik dari...)
KWI menilai pasal dalam UU Perkawinan itu memaksa salah satu pihak untuk masuk ke dalam agama pasangannya jika mau menikah. Padahal cara itu merupakan pemaksaan hak asasi warga negara dalam kebebasan beragama. “Siapa pun juga tidak bisa memaksakan seseorang untuk pindah agama agar bisa menikah dengan pasangan yang beda agama,” katanya.
Rumusan Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan, kata Purbo, seharusnya mengatur agar tiap perkawinan menjunjung tinggi dua hak mendasar dari setiap warga negara. Yaitu kebebasan hati nurani untuk memilih pegangan hidup atau agama dan hak untuk menikah. (Baca: Soal Nikah Beda Agama, UU Perkawinan Digugat)
Sebelumnya, empat alumnus dan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yakni Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, dan Luthfi Sahputra, mengajukan uji materi Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan di Mahkamah. Mereka menyampaikan bahwa hak-hak konstitusional mereka dirugikan dengan berlakunya syarat keabsahan perkawinan menurut hukum agama.
