TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akhirnya menunjuk M. Prasetyo sebagai Jaksa Agung menggantikan pejabat lama Basrief Arief, Kamis, 20 November 2014. Prasetyo adalah politikus Partai NasDem. Sebelumnya, ia pernah menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Umum. (Baca: Ada 5 Kandidat Jaksa Agung, Siapa Dipilih Jokowi?)
Terpilihnya Prasetyo mengundang kritik aktivis lembaga pegiat antikorupsi dan hak asasi manusia. Koordinator Bidang Politik Indonesia Corruption Watch Donal Faris menganggap pemilihan Prasetyo adalah blunder bagi Jokowi. (Baca: 3 Dosa Jokowi Saat Pilih Jaksa Agung Prasetyo)
Keputusan Jokowi yang memilih Prasetyo ketimbang kandidat lain mengingkari pernyataan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, yang memastikan bahwa Jokowi tidak bakal memilih Jaksa Agung dari kader partai. (Baca: Jokowi Jamin Jaksa Agung Bukan Politikus Partai)
Dalam pernyataannya pada Rabu, 29 Oktober 2014, Andi memastikan bahwa Presiden Jokowi memilih Jaksa Agung dari kalangan profesional internal atau dari eksternal Kejaksaan Agung. Pilihan itu agar Kejaksaan lebih independen. (Baca: Ruhut: Jika Tak Mampu, Prasetyo Bisa Lempar Handuk)
"Pilihan itu adalah keinginan Presiden menjaga supaya Jaksa Agung tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan politik," kata Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto di Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2014. (Baca: Jaksa KPK Dukung Kepala PPATK Jadi Jaksa Agung)
Ketika itu, Andi mengatakan proses pemilihan tinggal pengajuan nama dan tanda tangan. Andi memastikan hanya ada satu calon karena sudah melalui proses penilaian dan rekam jejak. "Surat keputusan presidennya sudah siap. Kalau Jokowi mau, tinggal tanda tangan saja," kata Andi. (Baca: Jaksa Agung Baru harus Berani Usut Kasus HAM)
Pegiat lembaga swadaya masyarakat antikorupsi memang menyoroti masuknya politikus ke dalam bursa calon Jaksa Agung. Selain berasal dari partai politik, Prasetyo juga dinilai tak memiliki prestasi signifikan selama menjabat jaksa agung muda. (Baca: Politikus NasDem Jadi Jaksa Agung, Aktivis Berduka)
