Antran panjang kendaraan roda dua untuk mengisi BBM di SPBU jalan Diponegoro, Surabaya, Senin 17 November 2014. Antrian pengisian BBM terjadi di sejumlah SPBU di Surabaya sejak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta Menteri ESDM Sudirman Said dan Mendagri Tjahjo Kumolo mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi jenis premium naik menjadi Rp. 8.500/liter dari Rp. 6.500/liter dan solar naik menjadi Rp. 7.500/liter dari Rp. 5.500/liter. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi bidang energi, Darmawan Prasodjo, mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan berdampak pemakzulan Presiden Joko Widodo. (Baca: KAMMI Yogyakarta Sebut Jokowi Munafik)
Alasannya, Jokowi akan mengimbangi kebijakan tersebut dengan fasilitas subsidi yang lebih tersegmen untuk rakyat miskin. "Ini hanya soal misunderstanding. Normal untuk awal-awal, tapi nanti rakyat akan merasakan manfaatnya," kata Darmawan saat dihubungi Tempo, Selasa, 18 November 2014. (Baca: Harga BBM Naik, 6 Juta Warga Miskin Tunggu Lembaga Zakat)
Menurut Darmawan, sebanyak 20 persen atau sekitar 48 juta penduduk terkaya di Indonesia menikmati 51 persen atau Rp 178 triliun dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Sedangkan 20 persen rakyat termiskin hanya menikmati 7 persen atau sekitar Rp 24 triliun. (Baca: Subsidi BBM ke Sektor Produktif, Ekonom UGM: Bohong)
Karena itu, Darmawan menilai langkah Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi tepat. Dengan memotong subsidi BBM, pemerintah dapat memanfaatkan alokasi dana itu untuk fasilitas lain yang lebih berpihak pada rakyat kecil. Misalnya subsidi BBM untuk para nelayan, pupuk untuk petani, Kartu Indonesia Sehat, jaminan kesejahteraan, bahkan peningkatan pembangunan infrastruktur secara nasional. (Baca: Protes Harga BBM Naik Akibat Jokowi Salah Pilih Menteri)
Pemangkasan subsidi BBM ini juga menjadi cara yang lebih baik untuk memperoleh dana segar dibanding berutang. Sebab, utang akan menimbulkan dampak jangka panjang yang lebih kompleks. (Baca: Jokowi Naikkan Harga BBM, Puan Menutup Diri?)
Darmawan yakin kebijakan Jokowi tersebut akan dapat diterima oleh rakyat dalam waktu kurang dari satu semester, meski sebenarnya tidak populer. "Mungkin sekarang banyak yang maki, ya, wajar saja. Tapi, enggak lama, nanti rakyat memahaminya, asal fasilitas subsidi lainnya terpenuhi," ujarnya. (Baca juga: BEM Indonesia Akan Turunkan Jokowi)
