TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak tepat. Menurut dia, kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo adalah kebijakan yang menyengsarakan rakyat. (Baca juga: Beda Jokowi dan SBY dalam Umumkan Kenaikan BBM)

"Kenaikan harga BBM pasti diikuti oleh inflasi. Berdasarkan kalkulasi Bank Indonesia, setiap kenaikan harga BBM sebesar Rp 1.000, akan meningkatkan inflasi 1,3 persen," ujar politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 18 November 2014. "Jika saat ini harga BBM dinaikkan Rp 2.000, akan terjadi kenaikan inflasi 2,9 persen." (Baca juga: Harga Naik, Kuota BBM Bersubsidi Tetap Jebol)

Akibatnya, tutur Fadli, kenaikan harga BBM meningkatkan angka kemiskinan. Menurut dia, garis kemiskinan dibentuk oleh komoditas kebutuhan pokok. "Kenaikan harga BBM akan menggerus daya beli masyarakat akibat kenaikan harga pangan dan transportasi," katanya. Dia berujar, sebelum kenaikan harga BBM pun, harga-harga barang sudah tinggi. (Baca juga: DPR Minta Jokowi Jelaskan Kenaikan Harga BBM)

Fadli juga menilai kenaikan harga BBM tidak masuk akal. Alasannya, saat ini harga minyak dunia sedang turun. "Sekitar US$ 75-77 per barel. Harga patokan APBN US$ 105 per barel," tuturnya.

Di beberapa negara seperti Malaysia, kata dia, harga BBM justru turun, mengikuti harga minyak dunia. "Jadi, sangat tidak masuk akal jika Jokowi menaikkan harga BBM," tuturnya.

Dia juga mengatakan kenaikan harga BBM menjadi bukti pemerintah mencari jalan pintas dalam mengelola negara. Padahal banyak cara lain untuk menyejahterakan rakyat tanpa mengurangi subsidi BBM. Misalnya, kata dia, dengan memperbaharui kontrak karya dengan perusahaan asing, pengembangan energi alternatif secara serius, dan melakukan aktivitas penambangan migas di Indonesia timur yang selama ini belum maksimal.

REZA ADITYA