TEMPO.CO, Jakarta - Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang mengatur tentang kekuasaan legislatif Papua oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua digugat ke Mahkamah Konstitusi.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua Lenis Kogoya, selaku pemohon, meminta kepada Mahkamah untuk mengatur secara jelas Pasal 6 ayat (4) UU Otonomi Khusus Papua mengenai syarat keterwakilan suku menjadi anggota DPRP.
"Karena, pada prakteknya, yang menjadi anggota DPRP itu bukanlah mewakili dari setiap suku yang ada di Papua," kata Lenis di gedung Mahkamah Konstitusi, Senin, 17 November 2014. "Sehingga tidak bisa mengakomodasi kebijakan yang pro-masyarakat Papua."
Menurut Lenis, tidak adanya pengaturan yang pasti mengenai pengangkatan anggota DPRP menyebabkan jumlah orang asli Papua yang menjadi anggota Dewan sangat sedikit. jadi, perlindungan, keberpihakan, penghormatan, pengajuan, dan pengakuan terhadap masyarakat Papua tidak terindungi.
Hal itu, tutur Leni, dapat berpotensi mengancam eksistensi keberadaan orang asli Papua di atas tanahnya sendiri. "Jadi, jika pasal dalam undang-undang itu tidak segera diberikan keterangan yang spesifik, maka sangat inkonstitusional, karena sudah tidak memberikan manfaat lagi untuk kepentingan konstitusi," ujar Lenis.
Apalagi, ujar Leni, pasal dalam UU Otsus Papua itu dianggap melanggar Pasal 18A UUD 1945 tentang kekhususan dan keragaman daerah. "Jadi, kami berharap putusan Mahkamah nanti bisa mempertimbangkan masalah keragaman setiap suku di Papua dalam keanggotaan DPRP."
Pasal dalam UU Otonomi Khusus Papua yang digugat berbunyi: "Jumlah anggota DPRP adalah satu seperempat kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi Papua, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan." Lenis meminta keterwakilan setiap suku untuk menjadi anggota DPRP diatur secara tegas dalam pasal ini.
