Seorang siswa SMP Negeri 1 Kota Depok mengeluhkan waktu dan sistem belajar baru dalam penerapan kurikulum 2013 kepada Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan di Depok, 14 November 2014. TEMPO/Ilham Tirta
TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Indonesia Corruption Watch, Ade Irawan, mengatakan telah bertemu dengan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar-Menengah Anies Baswedan untuk memberikan catatan khusus terhadap permasalahan pendidikan di Indonesia.
"Banyak catatan khusus kepada Pak Anies, seperti evaluasi kebijakan Kurikulum 2013, ujian nasional, dan Kartu Indonesia Pintar," ujar Ade saat dihubungi, Ahad, 16 November 2014. (Baca: Pengedar Kunci Jawaban Unas dari Demak)
Agenda pertemuan yang digagas oleh ICW bersama Koalisi Pendidikan, Serikat Guru, dan kelompok orang tua itu berlangsung pada Jumat, 14 November 2014, di Kementerian. Intinya, ujar Ade, meminta kepada Anies mengevaluasi sejumlah kebijakan yang telah dibuat menteri sebelumnya. Sebab, kebijakan tersebut banyak menimbulkan kontroversi. (Baca: Joki Ujian Itu Menciptakan Bakal Koruptor)
"UN, misalnya, kami meminta ada penghapusan. Sebab, kalau lihat visi-misi Jokowi di pendidikan, akan meninjau ulang UN," tuturnya. Keputusan penghapusan itu, kata dia, harus berani diambil oleh Menteri Anies dan menyingkirkan intervensi politik dalam pengambilan keputusannya. (56 Persen Siswa SMA Cemas Hadapi Ujian Nasional)
Sedangkan dalam aspek kelembagaan, Ade meminta Anies membenahi lembaganya dari praktek-prektek korupsi, terutama di internal, termasuk tekanan dari luar Kementerian. "Karena kementerian ini mempunyai uang yang cukup besar, sehingga mengundang banyak pihak untuk bermain," ujarnya. "Kami harap Anies berani melawan."